kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.498.000   7.000   0,47%
  • USD/IDR 15.869   -34,00   -0,21%
  • IDX 7.180   -15,38   -0,21%
  • KOMPAS100 1.103   -3,42   -0,31%
  • LQ45 875   -1,81   -0,21%
  • ISSI 219   -0,87   -0,40%
  • IDX30 447   -1,42   -0,32%
  • IDXHIDIV20 538   -2,95   -0,54%
  • IDX80 127   -0,35   -0,27%
  • IDXV30 135   -0,21   -0,15%
  • IDXQ30 149   -0,54   -0,36%

Marketplace harus ikut mengawasi ketersediaan dan harga obat serta oksigen


Minggu, 11 Juli 2021 / 17:36 WIB
Marketplace harus ikut mengawasi ketersediaan dan harga obat serta oksigen
ILUSTRASI. Warga antre untuk membeli produk-produk penunjang kesehatan di salah satu apotek di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (9/7/2021). DTribunnews/Irwan Rismawan


Reporter: Ahmad Febrian | Editor: Ahmad Febrian

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketersediaan obat Covid-19, vitamin dan oksigen di tengah pandemi yang masih menghantui adalah  hal mutlak. Pemerintah menugaskan Kementerian BUMN memimpin stabilisasi dan ketersediaan obat serta oksigen.

Pemerintah juga menerapkan Harga Eceran Tertinggi (HET).  Koordinator Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sularsi menyatakan, dalam praktiknya pemerintah harus mengawasi marketplace dan telemedicine yang selama ini menjual obat dan vitamin. 

Pemerintah harus menunjuk koordinator untuk melakukan pengawasan dan distribusi obat, vitamin maupun oksigen di platform digital.  Sehingga perlu peran marketplace dalam membantu pemerintah mengontrol dan mengawasi harga obat, vitamin maupun oksigen.

Bekerjasama marketplace dan telemedicine diharapkan mampu memberikan informasi ketersediaan obat, vitamin dan oksigen bagi masyarakat yang tengah melakukan isolasi mandiri. “Jika ada pelanggaran atau penyalahgunaan, Pemerintah harus segera menindak dengan tegas. Ini masalah kemanusiaan. Pemerintah disarankan juga membuat hotline pengaduan masyarakat mengenai penyalahgunaan harga obat, vitamin dan oksigen," ungkap Sularsi, dalam keterangannya, Minggu (11/7). 

Sularsi menyarankan pemerintah menggunakan jalur distribusi obat BUMN atau swasta mitra Pemerintah. Nantinya setelah masyarakat berkonsultasi dengan dokter di telemedicine, obat dapat diambil di apotek milik BUMN atau yang menjadi mitra Pemerintah. Sehingga distribusi, peredaran dan pengawasan obat dapat dimonitoring secara ketat. 

“Selain dapat membantu pengawasan distribusi obat, langkah kerjasama dengan telemedicine dan apotek milik perusahaan BUMN atau swasta yang bekerjasama dengan Pemerintah dapat mengurangi beban fasilitas kesehatan yang saat ini sedang tinggi," terang Sularsi.

Terkait ketersediaan oksigen, Sularsi menyarankan pemerintah memberdayakan perusahaan BUMN untuk membuat instalasi pembuatan oksigen medis. “ Pemerintah harus memikirkan ketersediaan suplai oksigen medis di masa mendatang,” imbuh Sularsi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective [Intensive Boothcamp] Financial Statement Analysis

[X]
×