kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.483.000   -4.000   -0,16%
  • USD/IDR 16.757   21,00   0,13%
  • IDX 8.610   -8,64   -0,10%
  • KOMPAS100 1.188   4,72   0,40%
  • LQ45 854   1,82   0,21%
  • ISSI 307   0,26   0,08%
  • IDX30 439   -0,89   -0,20%
  • IDXHIDIV20 511   -0,15   -0,03%
  • IDX80 133   0,33   0,25%
  • IDXV30 138   0,47   0,34%
  • IDXQ30 140   -0,47   -0,33%

Mahasiswa dan waria minta KPK tuntaskan Century


Rabu, 29 Mei 2013 / 13:22 WIB
Mahasiswa dan waria minta KPK tuntaskan Century
ILUSTRASI. Di perayaan spesial HUT BRI x McD ini, apabila Anda bertransaksi senilai Rp 126.000, maka Anda cukup membayar Rp 50.000 saja (Dok/McDonalds)


Reporter: Adhitya Himawan |

JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dua kali menolak menghadiri panggilan Tim Pengawas Century. Hal ini mendapat sorotan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia dan Aliansi Waria Anti Korupsi (AWAK). Mereka pun mendatangi Timwas Century DPR RI agar bisa bersikap tegas terhadap KPK.

Dalam rapat terbuka dengan Timwas Century, Rabu, (29/5), perwakilan BEM seluruh Indonesia meminta DPR bersikap tegas, kalau perlu memanggil paksa KPK. Mereka mengaku kecewa dengan sikap KPK yang seolah mengulur-ulur proses penyelesaian kasus Bank Century.

"Padahal Abraham Samad telah berjanji menyelasaikan kasus Bank Century sebelum 2014 atau dia akan pulang kampung ke Makassar," kata Muhammad Najib, perwakilan BEM se Indonesia.

Aspirasi serupa juga datang dari Aliansi Waria Anti Korupsi (AWAK). Menurut Davina, perwakilan dari AWAK, DPR harus bisa memaksa KPK untuk menuntaskan kasus Bank Century. AWAK bahkan mendesak Presiden SBY harus bertanggung jawab dan tidak bisa lolos dari jerat hukum.

"Apabila KPK tidak berani, kami akan buat Kantor KPK menjadi markas pindahan kami dari Taman Lawang," kata Davina.

Menanggapi permintaan ini, Wakil Ketua DPR RI Sohibul Iman yang memimpin rapat Timwas Century berjanji DPR akan memastikan penanganan kasus Century bisa berlangsung sampai tuntas. "Kami juga memiliki kewenangan untuk memanggil KPK secara paksa apabila memang diperlukan,"kata Sohibul.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Mitigasi, Tips, dan Kertas Kerja SPT Tahunan PPh Coretax Orang Pribadi dan Badan Supply Chain Management on Practical Inventory Management (SCMPIM)

[X]
×