Reporter: Uji Agung Santosa |
JAKARTA. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) akan membentuk sebuah tim independen untuk melayani sanggah dan banding dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tim itu nantinya akan menjadi hakim yang bisa menentukan siapa yang salah dan benar dan akan menjadi pedoman bagi menteri dan kepala daerah untuk menentukan pemenang tender.
Kepala LKPP Roestam Syarif mengatakan saat ini sanggah dan banding dilakukan dan diajukan ke depertemen teknis masing-masing, sehingga banyak keluhan sangah banding yang dilakukan kurang mendapat tanggapan yang adil. Tak kurang dari 300 aduan baik itu tentang sangah dan banding diterima LKPP tiap bulannya.
“Ke depan akan melibatkan LKPP, penyelesaian sanggah sebaiknya dilakukan oleh lembaga independen bukan lembaga teknis yang bersangkutan. banyak yang mengeluhkan karena banyak yang tidak direspon,” kata Roestam di Jakarta, Senin (16/3). Ia mengatakan, LKPP saat ini sedang merumuskan bagaimana keterlibatan tim ini dalam penyelesaian sanggah dan banding.
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP S Ruslan mengatakan tim ini nantinya akan berisi orang-orang ahli dalam bidang pengadaan barang dan jasa dari beberapa kementrian dan lembaga (K/L) sehingga penyelesaian sanggah dan banding bisa berlangsung dengan cepat. Tak hanya satu tim, LKPP akan membuat beberapa tim panel kecil sehingga bisa penyelesaian bisa dilakukan dengan cepat dan efisien.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
