kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

LIPI: Golkar harus 'Bersih-Bersih' di Rapimnas


Jumat, 11 Oktober 2013 / 14:00 WIB
LIPI: Golkar harus 'Bersih-Bersih' di Rapimnas
ILUSTRASI. Petugas melayani pengisian BBM jenis Pertalite di SPBU 74.931.04 Tapak Kuda, Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (12/4/2022). ANTARA FOTO/Jojon/tom.


Reporter: Ferry Hidayat | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr. Siti Zuhro menyarankan rapat pimpinan nasional yang akan digelar Partai Golkar harus jadi momentum untuk melakukan 'bersih-bersih'. "Melihat beberapa kadernya yang tengah bermasalah dengan KPK, Golkar tidak ada pilihan lain, selain ambil tindakan tegas," kata Siti, Jumat (11/10).

Dengan mengambil respon cepat atas kasus tersebut, dapat menyelamatkan partai berlambang pohon beringin ini untuk mendongkrak elektabilitas partai di Pemilu 2014. "Golkar harus lakukan respons cepat demi mendongkrak elektabilitas di Pemilu 2014," imbuhnya.

Sebelumnya, Partai Golkar tengah menyiapkan diri untuk melaksanakan Rapimnas ke-IV. Menurut Ketua DPP Golkar, Hajriyanto, pembahasan di rapimnas nanti lebih di fokuskan untuk menyiapkan strategi dalam meningkatkan elektabilitas partai. "Karena akhir-akhir ini Partai Golkar turun elektabilitasnya di posisi kedua," ungkap Hajriyanto beberapa waktu lalu.

Namun menjelang Rapimnas ke-IV, Partai Golkar diterpa kasus yang menjerat dua kadernya.

Mereka adalah anggota Komisi II DPR dari Golkar Chairun Nisa yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga memberi suap kepada Ketua MK, Akil Mochtar terkait sengketa Pilkada di Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah.

Sedangkan yang kedua yaitu Gubernur Banten Ratu Atut Chosyiah sudah dicekal KPK karena diduga mengetahui pemberian suap kepada Akil terkait sengketa Pemilu Kepala Daerah di Kabupaten Lebak, Banten.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×