kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.249.000 2,21%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Lima tahun belum cukup, Jokowi fokus babat hambatan investasi jelang ganti kabinet


Rabu, 11 September 2019 / 15:31 WIB
Lima tahun belum cukup, Jokowi fokus babat hambatan investasi jelang ganti kabinet
ILUSTRASI. Presiden dan Wapres pimpin rapat terbatas


Reporter: Abdul Basith | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo fokus membabat hambatan investasi di Indonesia jelang pergantian kabinet.

Rapat khusus penyelesaian perbaikan ekosistem bisnis diagendakan dua kali dalam sepekan selama sebulan ke depan. Meski ada kemajuan dalam Ease of Doing Business (EODB), Jokowi bilang belum cukup.

"Saya tahu dalam lima tahun ini memang sudah ada peningkatan EODB sehingga daya saing kita naik, dan kita juga mulai penyederhanaan perizinan lewat OSS, tapi dalam faktanya itu belum cukup," ujar Jokowi saat membuka Rapat Terbatas (Ratas) di Kantor Presiden, Rabu (11/9).

Baca Juga: Tidak hanya China, perusahaan Jepang dan Korea juga enggan lirik Indonesia

Asal tahu saja, selama lima tahun masa pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla telah mengembangkan sistem perizinan online satu pintu (Online Single Submission/OSS). Namun, sistem ini belum cukup untuk meningkatkan investasi di Indonesia.

Rapat secara intensif dilakukan untuk mencari solusi konkrit untuk memperbaiki ekosistem investasi. Pasalnya negara lain pesaing Indonesia dalam menjaring investasi asing terus mempercantik diri dan meningkatkan daya tariknya.

"Kita harus bisa lebih cepat lagi, karena kompetitor kita berlomba berbenah dengan tawaran yang lebih menarik berinvestasi," terang Jokowi.

Baca Juga: Penyelesaian hambatan investasi harus jadi prioritas pemerintah

Berbagai kebijakan dinilai menjadi hambatan bagi masuknya investasi. Oleh sebab itu Jokowi meminta para menterinya melakukan inventarisasi masalah serta membuka sumbatan penghambat investasi tersebut.

Fokus pembenahan masih dilakukan pemerintah di tingkat pusat. Sementara masalah mengenai aturan daerah masih banyak yang menjadi hambatan investasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×