kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.543.000   4.000   0,26%
  • USD/IDR 15.838   -98,00   -0,62%
  • IDX 7.384   -108,06   -1,44%
  • KOMPAS100 1.138   -20,96   -1,81%
  • LQ45 901   -18,70   -2,03%
  • ISSI 224   -1,86   -0,82%
  • IDX30 463   -11,32   -2,38%
  • IDXHIDIV20 560   -12,38   -2,16%
  • IDX80 130   -2,40   -1,81%
  • IDXV30 139   -1,66   -1,18%
  • IDXQ30 155   -3,12   -1,97%

Lima nama calon Ketua Umum PPP


Kamis, 16 Oktober 2014 / 14:17 WIB
Lima nama calon Ketua Umum PPP
ILUSTRASI. Update! Kode Redeem Ragnarok Origin Mei 2023 Terbaru, Klaim Hadiah ini Sekaran


Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

SURABAYA. Sejumlah calon pengganti Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengemuka di Muktamar VIII PPP di Empire Hotel, Surabaya, Jawa Timur. Setidaknya, ada lima nama yang muncul.

Ketua DPP PPP Rusli Effendi mengatakan, kelima nama itu adalah Sekjen PPP M Romahurmuziy, dan empat Wakil Ketua Umum, yakni PPP Emron Pangkapi, Hasrul Azwar, Lukman Hakim Saifuddin, dan Suharso Monoarfa. "(Pada dasarnya) semua boleh (mencalonkan diri) jika memenuhi syarat," kata Rusli, Kamis (16/10).

Sebelum pemilihan dimulai, ia mengatakan, kegiatan Muktamar akan didahului dengan penyampaian pandangan umum atas pertanggungjawaban DPP PPP. Kemudian, dilanjutkan tanggapan atas pandangan umum tersebut dan pengesahan tata cara pemilihan ketua umum, ketua formatur dan anggota formatur.

Berdasarkan laporan terakhir, jumlah peserta yang hadir pada Muktamar hari ini sebanyak 844 dari 1.153 peserta yang telah diundang. Para peserta itu berasal dari 26 dari 33 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP se-Indonesia.

Sementara itu, Suryadharma yang berencana menggelar muktamar setelah pelantikan presiden pada 20 Oktober, tepatnya pada 23-26 Oktober, menilai muktamar yang berlangsung di Surabaya tidak sah.

Suryadharma yang dalam pemilu presiden lalu mendukung Prabowo Subianto itu juga menyatakan keheranannya atas keputusan Ketua Majelis Syariah DPP PPP KH Maimoen Zubair, yang menilai baik muktamar versi Romahurmuziy (15-18 Oktober) maupun versi dirinya (23-26 Oktober) sebagai muktamar yang tidak sah.

KH Maimoen mengacu pada keputusan Mahkamah Partai yang menyarankan agar Muktamar VIII digelar pada 19 Oktober sebagai Muktamar Islah (damai). Suryadharma menganggap, pelaksanaan muktamar sebelum pelantikan presiden tidak mengindahkan AD/ART. (Dani Prabowo)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×