kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.180   20,00   0,12%
  • IDX 7.096   112,58   1,61%
  • KOMPAS100 1.062   21,87   2,10%
  • LQ45 836   18,74   2,29%
  • ISSI 214   2,12   1,00%
  • IDX30 427   10,60   2,55%
  • IDXHIDIV20 514   11,54   2,30%
  • IDX80 121   2,56   2,16%
  • IDXV30 125   1,25   1,01%
  • IDXQ30 142   3,33   2,39%

Lepasnya Kemenkeu dari Kemenko Perekonomian, Berpotensi Timbulkan Kerumitan


Selasa, 22 Oktober 2024 / 18:35 WIB
Lepasnya Kemenkeu dari Kemenko Perekonomian, Berpotensi Timbulkan Kerumitan
ILUSTRASI. Kompleks gedung kantor pusat Kementerian Keuangan di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pengamat Wijayanto Samirin Lepasnya Kemenkeu dari Kemenko Perekonomian merupakan hal baru


Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto resmi melepaskan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) di Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029. Selanjutnya, Kemenkeu akan diatur dalam Perpres tersendiri.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengatakan, lepasnya Kemenkeu dari Kemenko Perekonomian merupakan hal baru yang tentunya telah dipikirkan secara matang.

Baca Juga: Airlangga Tegaskan Kemenkeu Langsung di Bawah Koordinasi Prabowo Subianto

“Ini hal baru, dan tentunya akan ada kerumitan-kerumitan baru yang muncul,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (22/10).

Wijayanto menilai, Presiden Prabowo hendak memastikan kondisi fiskal Indonesia terjaga aman. Pasalnya, kata dia, situasi fiskal Tanah Air tengah mengkhawatirkan, ini ditandai dengan, pertama penerimaan yang stagnan.Kedua, pengeluaran yang terus meningkat, dan ketiga tingkat utang yang melejit tajam dengan bunga tinggi dan tenor yang pendek.

“Ini berpotensi menimbulkan kerumitan dan masalah koordinasi lintas kementerian dan dengan Kemenko Perekonomian,” terangnya.

Wijayanto menduga, kondisi ini hanya sementara sebelum akhirnya Badan Penerimaan Negara (BPN) terbentuk dan dipisah dari Kemenkeu. Menurutnya, ini seperti visi misi Prabowo yang menyebut bahwa BPN akan langsung di bawah Presiden.

“Dalam konteks ini, Kemenkeu kemudian bisa dikembalikan dibawah koordinasi Kemenko Perekonomian," tandasnya.

Untuk diketahui, Prabowo membentuk kabinet gemuk di pemerintahannya dalam lima tahun ke depan. Tercatat ada 48 kementerian yang dibentuk Prabowo, tujuh di antaranya merupakan Kementerian Koordinator yang menaungi sejumlah kementerian.

Baca Juga: Sri Mulyani Gelar Rapat Pimpinan Perdana Usai Dilantik Kembali Jadi Menkeu

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×