Sumber: Kompas.com | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Menjelang pergantian tahun, Senin (30/12), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memilih berada di Istana Bogor. Bukan untuk menghabiskan waktu untuk liburan akhir tahun, melainkan untuk mempersiapkan betul pemberlakuan sistem jaminan kesehatan nasional pada 1 Januari 2014 sebagaimana diamanatkan undang-undang.
Sejak pukul 10.00, Presiden yang didampingi Wakil Presiden Boediono memimpin rapat kabinet terbatas yang secara khusus membahas kesiapan sistem jaminan kesehatan nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Rapat berlangsung hampir selama empat jam lebih, diselingi istirahat dan makan siang.
Di awal rapat, Presiden memberikan pengantar dan pers dipersilakan meliput pembukaan rapat. Di akhir rapat, pers kembali dipersilakan menyiarkan hasil-hasil rapat, yang disampaikan sendiri oleh Presiden selama lebih kurang 15 menit.
”Ini sebuah tonggak sejarah yang penting karena akan mengubah wajah dan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia. Ini akan membuat pembangunan yang kita lakukan menjadi lebih adil, terutama adil bagi saudara-saudara kita yang tergolong belum mampu,” kata Presiden.
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa menyatakan, dalam pembahasan sistem jaminan kesehatan nasional itu, Presiden sangat antusias. Presiden memperhatikan betul diskursus mengenai kebijakan ini di ruang publik dan media.
Bahkan, Presiden mengambil keputusan bijak dengan mencabut Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2013 dan Perpres No 106/2013, yang mengatur tentang jaminan kesehatan bagi menteri dan pejabat negara. Dengan pencabutan dua perpres itu, negara meniadakan perlakuan khusus bagi pejabat negara dalam pemberian pelayanan kesehatan.
”Betul bahwa Presiden ingin pemberlakuan sistem jaminan kesehatan nasional ini menjadi salah satu legasi di akhir masa jabatannya,” kata Daniel.
Sistem jaminan kesehatan nasional ini sedianya resmi diluncurkan pada Selasa (31/12) pagi di Istana Bogor. Seperti yang dikatakan Presiden, peluncuran ini akan menjadi babak baru dalam sejarah Indonesia. Sejarah baru bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di seluruh Tanah Air, yang dimulai dari pemberlakuan sistem jaminan kesehatan.
Transisi politik yang damai
Legasi lain yang diinginkan Presiden Yudhoyono adalah adanya transisi politik yang berlangsung dengan baik dan damai. Dalam beberapa kesempatan, Presiden menyatakan, tahun 2014 akan menghangat karena merupakan tahun politik. Namun, ia juga berharap, meskipun politik menghangat, demokrasi dan stabilitas politik tetap terjaga dengan baik.
Tentu masih lekat bagaimana Presiden akhir-akhir ini mengundang sejumlah tokoh yang digadang-gadang menjadi calon presiden. Di antaranya calon presiden Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto, calon presiden Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra, dan Gubernur DKI Joko Widodo.
”Presiden menginginkan transisi politik dan suksesi berlangsung dengan baik. Yang hendak dibangun, pergantian kekuasaan ke depan dapat mencerminkan suasana kerja sama di mana presiden lama dan baru bersalaman. Presiden Yudhoyono ingin menciptakan tradisi dan komunikasi politik yang baik di antara pemimpin,” kata Daniel.
Tahun 2014 boleh jadi memang tahun politik, tahun kontestasi meraih kekuasaan. Namun, tahun ini juga sewajarnya dimaknai sebagai tahun untuk bekerja lebih giat di antara elemen bangsa, hingga meninggalkan legasi yang menguntungkan bagi pemimpin dan generasi berikutnya. (C Wahyu Haryo)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
