Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani melihat, lapangan pekerjaan menjadi persoalan utama perlemahan daya beli masyarakat. Hal ini pada akhirnya juga menjadikan kegiatan dunia usaha di enam bulan kedua di tahun ini melambat.
Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) kuartal ketiga yang dilakukan Bank Indonesia (BI) menunjukkan, nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kegiatan usaha pada periode Juli-September 2017 sebesar 14,32%, lebih rendah dari kuartal kedua 2017 yang sebesar 17,36%. Bahkan, SBT di kuartal keempat diperkirakan jauh lebih lambat, hanya 7,63%.
Hariyadi mengatakan, tren jumlah lapangan pekerjaan terus menurun. Periode pemerintahan sebelumnya, jumlah lapangan kerja cukup baik karena ditopang oleh kenaikan harga komoditas.
Saat ini lanjut dia, harga batubara mulai naik. Akan tetapi ia meragukan kenaikan itu bisa mengkompensasi pelemahan daya beli yang terjadi saat ini. Apalagi masyarakat kelas atas juga masih menahan belanjanya.
Hariyadi juga mengakui bahwa kegiatan investasi berjalan lebih baik dibanding kegiatan usaha. Namun, investasi yang masuk lebih banyak investasi padat modal. Akibatnya, penyerapan tenaga kerja rendah.
"Artinya investasi masuk, tetapi tidak berdampak pada penyebaran distribusi pendapatan. Ini menjadi masalah. PMA masuk, harusnya uangnya muter ke masyarakat," kata Hariyadi kepada KONTAN, Selasa (10/10).
Di sisi lain, pemerintah juga masih bermasalah dengan penerimaan negara. Dengan demikian, konsumsi pemerintah juga belum bia diharapkan untuk mendongkrak kegiatan usaha saat ini.
"Jadi tantangan juga menghadapi situasi seperti ini," tambahnya.
Pihaknya berharap pemerintah lebih memperhatikan dan fokus pada persoalan penciptaan lapangan pekerjaan. Sebab jumlahnya terus menyusut dan tidak mudah mencari lapangan pekerjaan lain dalam waktu yang singkat.
"Kalau persoalan employment bagus, penyebaran income merata. Dan kita tidak bagus juga bergantung pada kelas atas. Mereka belinya apa? Kalau belinya di luar negeri percuma juga. Jadi pemerataan pendapatan itu penting," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
