Reporter: Siti Masitoh | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presidensi G20 tahun 2022 menjadi momen penting bagi Indonesia untuk memimpin perubahan dunia. Dalam momen penting ini, salah satu transformasi yang diusung Indonesia yakni transformasi digital.
Hal tersebut termasuk di dalamnya adalah transformasi industri menuju industri 4.0 serta transformasi Labour20 (L20) menuju digitalisasi yang menjadi bagian utama dari pesan Indonesia untuk dunia.
"Oleh karena itu sangat diharapkan bahwa L20 bisa membuat semacam piloting, contoh soal, ataupun lighthouse agar bisa didorong keberhasilan dari transformasi ini dan dari segi retraining reskilling, serta ditambah lagi dari segi kesejahteraan. Tentu ini bisa di replikasi oleh negara lain,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resminya, Senin (31/01)
Sebagai informasi, pertemuan serikat pekerja mendapatkan pengakuan kelembagaan sebagai L20 pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Prancis tahun 2011. Pengakuan tersebut membuat L20 sejajar dengan B20.
Kemudian, pada KTT G20 di Los Cabos tahun 2012, pemimpin L20 dan B20 diundang Presiden Calderon dan sejak saat itu L20 dan B20 kembali bertemu dan berkolaborasi dalam G20.
Baca Juga: Tiga Hal yang Jadi Prioritas Integrity and Compliance Task Force B20
“Delegasi serikat pekerja akan bertemu dengan pemimpin negara G20 yang menghadiri KTT, dan gagasan-gagasan ini tentu bisa untuk diusulkan dalam lingkup stabilisasi lapangan kerja, perlindungan sosial bagi pekerja yang terdampak krisis maupun terdampak pandemi Covid-19,” jelas Airlangga.
Sebagaimana diketahui, pemerintah pada tahun 2021 juga memberikan bantuan subsidi upah (BSU) dengan anggaran Rp 8,8 triliun untuk 8,8 juta buruh atau pekerja.
Selain itu, untuk meningkatkan keterampilan, Pemerintah meluncurkan Program Kartu Prakerja yang selama tahun 2020 hingga 2021 telah menjangkau 11,4 juta orang.
Intervensi Pemerintah yang efektif serta structural reform dilakukan pemerintah agar para pekerja mudah mendapat akses lapangan pekerjaan dan juga lapangan pekerjaan yang inklusif terutama bagi para penyandang disabilitas.
“Kita harus juga mendorong agar seluruh kegiatan berbasis usaha memberikan tempat yang ramah bagi para penyandang disabilitas, sehingga ini menjadi tantangan inclusiveness ke depan,” lanjut Airlangga.
Dalam kesempatan tersebut Airlangga juga berharap melalui L20 Indonesia dapat memimpin organisasi serikat pekerja kelompok negara-negara G20 dan juga undangan dari berbagai lembaga internasional agar dapat menyepakati terobosan aksi nyata untuk pemulihan dan perlindungan para tenaga kerja.
Baca Juga: Tax and Gender, Bentuk Afirmasi Negara Kepada Wanita dalam Bentuk Insentif Pajak
Ke depannya, Airlangga berharap pihaknya bisa menuntaskan kemiskinan maupun pengangguran. Menurutnya, pertemuan L20 dalam Presidensi G20 Indonesia juga perlu memberikan hasil nyata bagi negara-negara berkembang lainya dan juga negara-negara tertinggal lainnya.
L20 tentunya juga harus memperjuangkan manfaat bagi kelompok pekerja rentan seperti kaum perempuan dan penyandang disabilitas.
“Seluruh dunia tahun ini akan memperhatikan Indonesia. Saya berharap L20 juga mengikuti protokol kesehatan secara disiplin,” pungkas Airlangga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
