Reporter: Hendra Gunawan | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY) diminta untuk memantau persidangan BUMN di bidang panas bumi, PT Geo Dipa Energi, karena berpotensi merugikan keuangan negara.
"Kami menduga ada permainan hukum yang berpotensi membahayakan keuangan negara. Kami minta KPK dan KY bersikap soal persidangan BUMN ini," kata Forum Peduli BUMN Romadhon Jasn, Senin (17/7).
Menurut Romadhon, persidangan terhadap mantan Direktur Utama PT Geo Dipa Energi Samsudin Warsa mengundang kecurigaan karena untuk kedua kalinya penuntut umum menyatakan belum siap dengan surat tuntutannya.
"Mereka meminta agar persidangan ditunda selama satu minggu. Ini kan lucu. Persidangan sebelumnya pada 5 Juli juga ditunda, ada apa ini?," kata Romadhoon.
Karena itu Romadhon minta KPK dan KY mencermati secara seksama persidangan ini, sekaligus bersikap tegas setelah memantau persidangan yang berpotensi merugikan keuangan negara ini.
Seharusnya, kata dia, dengan jangka waktu selama satu bulan yang diberikan kepada penuntut umum untuk mempersiapkan surat tuntutannya, seharusnya jangka waktu itu sudah lebih dari cukup.
Selain itu, penuntut umum juga gagal menghadirkan saksi fakta dan ahli, padahal penuntut umum telah diberikan waktu selama 2,5 bulan (6 kali persidangan).
Ramadhon menambahkan, tertundanya proses pemeriksaan perkara pidana ini mengindikasikan bahwa Penuntut Umum terkesan menunda-nunda dan memperlama proses persidangan.
Sementara itu, penasihat hukum PT Geo Dipa Energi, Heru Mardijarto beranggapan bahwa banyaknya penundaan yang dilakukan penuntut umum juga menunjukkan bahwa penuntut umum tidak siap atau mengalami kesulitan untuk membuktikan apakah Terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana penipuan.
"Penuntut tidak yakin apakah permasalahan antara Geo Dipa dengan Bumigas merupakan perkara pidana, karena dari proses pemeriksaan perkara ini, terlihat jelas bahwa permasalahan antara Geo Dipa dan Bumigas merupakan permasalahan perdata karena timbul dari hubungan kontraktual antara Bumigas dan Geo Dipa," kata Heru.
Heru mengharapkan agar pada persidangan selanjutnya penuntut umum dapat segera membacakan dan menyerahkan surat tuntutannya agar proses penyelesaian perkara ini tidak menjadi berlarut-larut.
Apalagi, dengan adanya kasus ini, menghambat proyek Dieng Patuha dalam mendukung program pemerintah untuk ketahanan energi listrik 35.000 MW.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
