Reporter: Azis Husaini | Editor: Azis Husaini
Perusahaan Publik Hormati HAM
Sementara itu, selama acara berlangsung, perwakilan perusahaan-perusahaan diberikan kesempatan menyampaikan pandangan terhadap komitmen perusahaan dalam menghormati HAM dan kontribusi dalam pencapaian SDGs, dan upaya-upaya yang telah dilakukan.
Perwakilan perusahaan PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT BASF Indonesia, Asia Pulp and Paper (APP), PT Kalbe Farma Tbk (KBLF). dan PT Ruslam Cempakaputih Jaya dan PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) menyampaikan pengalaman dan tantangan yang dihadapi perusahaan dalam melakukan penghormatan HAM dan menetapkan goals dan targets SDGs yang ingin dicapai.
Baca Juga: Berdayakan suku anak dalam, PHE meraih penghargaan Oustanding Practice Award 2019
PT HM Sampoerna Tbk. (HMSP) turut memaparkan program keberlanjutan perusahaan dalam penegakan Hak Asasi Manusia yang selaras dengan SDGs. Program Keberlanjutan Sampoerna fokus pada sejumlah indikator SDGs, salah satu contohnya adalah SDG 8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.
Komitmen terhadap SDGs ini dilakukan dengan upaya menjamin kondisi kerja yang baik untuk seluruh karyawan dan juga mengimbau pemasoknya mengaplikasikan hal yang sama kepada pekerja pada rantai nilai perusahaan.
Selain itu Sampoerna secara berkelanjutan mengembangkan berbagai program pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan penghapusan pekerja anak di ladang tembakau dan cengkeh.
Sampoerna juga berupaya mencapai SDG 5 tentang kesetaraan gender dengan mempraktikkan kesetaraan upah untuk pekerjaan yang sama antara perempuan dan laki-laki. HMSP menyatakan harapannya untuk terus dilibatkan dalam kemitraan, kerja sama, dan diskusi antar pemangku kepentingan untuk mencapai SDGs di Indonesia.
Lebih lanjut, peserta lainnya yaitu Mahmud Samuri, Vice President Human Resources and General Affairs Division dan Ketua Tim Koordinator HAM PT Bumi Resources Tbk. menyampaikan, BUMI sudah dari dulu peduli dengan HAM yang awalnya dimulai dengan keberadaan social and environmental due diligence.
"Sekarang, kami telah mensosialisasikan ini semua, bahkan hingga ke semua anak perusahaan. Hingga akhirnya, kami mendapatkan penghargaan sebagai pioneer dalam penghormatan bisnis dan HAM di Indonesia," kata dia.
Baca Juga: Standard Chartered: Peluang investasi swasta di Indonesia Rp 3.821 triliun
Sementara itu, Pemerintah Indonesia berkomitmen kuat untuk melaksanakan SDGs karena tujuan pembangunan nasional dan tujuan pembangunan global saling menguatkan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) contohnya, sudah sejalan dengan SDGs dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agenda pembangunan nasional.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS selaku koordinator pelaksana SDGs di Indonesia, bekerjasama dengan BPS dan lembaga-lembaga PBB lainnya untuk menjalankan komitmen pemerintah dalam pemenuhan SDGs.
Manager Pilar Hukum dan Tatakelola Sekretariat Koordinasi Nasional SDGs Bappenas Indriana Nugraheni memahami bahwa SDGs menempatkan HAM di syaraf intinya di mana tidak seorang pun boleh tertinggal dalam pembangunan.
Ia menyatakan, Indonesia, melalui RPJMN 2020-2024, telah memasukkan 118 dari 164 target SDGs yang relevan bagi Indonesia. Mengingat bahwa perusahaan memiliki peran yang besar untuk mencapai target tersebut. "BAPPENAS mengapresiasi FIHRRST sebagai ormas sipil dan KUPAS-KADIN yang terus aktif dalam isu ini," imbuh dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
