Reporter: Narita Indrastiti | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Kuota subsidi BBM yang membengkak di 2011 kemungkinan menyebabkan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2012 dimajukan.
Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz menyebut, satu-satunya jalan untuk mengatasi masalah pembengkakan subsidi BBM adalah mengajukan perubahan dalam UU APBN-P 2012. "Mungkin bulan Maret atau Februari untuk perubahan, termasuk salah satunya adalah mengubah alokasi kuota," ujarnya, Selasa (29/11).
Harry mengatakan, seharusnya sudah sejak awal pemerintah melakukan pembatasan terhadap pemakaian subsidi BBM. “Harusnya kan ada pembatasan, ini namanya murah, demand pasti naik. Mesti ada teknik dan metodologi sehingga kita mensubsidi itu untuk kaitan produktivitas bukan untuk kaitan enjoyment begitu,” ujarnya.
Sementara soal penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk membayar kelebihan BBM tersebut, Harry bilang, hal itu menjadi opsi yang mustahil. Menurut dia, SAL dialokasikan untuk beberapa pola belanja pemerintah. “SAL itu dari anggaran tidak terserap. Kalau dia berasal dari belanja modal harus dikembalikan ke belanja modal,” imbuhnya.
Seperti diketahui, hingga akhir tahun, kuota subsidi BBM diperkirakan membengkak menjadi sekitar 41 juta kilo liter. Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengatakan, jika terjadi pembengkakan, pemerintah akan tetap membayar atas dasar kuota 40,4 juta kilo liter yang ditetapkan dalam APBN-P 2011. Sementara pembayaran kelebihan subsidi tersebut akan dilakukan pada tahun 2012 “Akan dicarry-over ke APBN-P 2012," ujar Anny usai rakor pangan di Kementerian Perekonomian, Selasa (29/11).
Sebelumnya, BP Migas menyatakan pada tahun ini akan terjadi kelebihan konsumsi BBM bersubsidi menjadi sekitar 41,8 juta kilo liter. Jumlah ini tentu saja lebih besar ketimbang kuota BBM bersubsidi yang ditetapkan sebesar 40,4 juta kilo liter.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
