kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.904.000   15.000   0,79%
  • USD/IDR 16.800   4,00   0,02%
  • IDX 6.262   8,20   0,13%
  • KOMPAS100 896   3,65   0,41%
  • LQ45 707   -0,42   -0,06%
  • ISSI 194   0,88   0,46%
  • IDX30 372   -0,72   -0,19%
  • IDXHIDIV20 450   -1,01   -0,22%
  • IDX80 102   0,35   0,35%
  • IDXV30 106   0,47   0,45%
  • IDXQ30 122   -0,87   -0,70%

KSPI Sebut Ribuan Buruh Mengalami PHK di Sejumlah Perusahaan pada Awal 2025


Kamis, 27 Februari 2025 / 11:11 WIB
KSPI Sebut Ribuan Buruh Mengalami PHK di Sejumlah Perusahaan pada Awal 2025
ILUSTRASI. Pencari kerja mengamati iklan lowongan pekerjaan saat acara Jakarta Job Fair di Thamrin City, Jakarta, Selasa (28/5/2024). Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melaporkan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) di beberapa perusahaan pada awal tahun 2025.


Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melaporkan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) di beberapa perusahaan pada awal tahun 2025. Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan, hampir 1.000 pekerja di Sanken Indonesia terdampak PHK akibat penutupan pabrik.

Selain itu, lebih dari seribu buruh Yamaha Music kehilangan pekerjaan karena relokasi pabrik ke Cina. Ratusan buruh di PT Tokay Bekasi juga mengalami PHK.

Iqbal menyebut, ribuan pekerja di industri otomotif, terutama di sektor pabrikan truk dan dump truck, berpotensi mengalami PHK akibat meningkatnya impor truk dari China yang tidak terkendali.

“(Buruh yang terkena PHK sejak Januari-Februari 2025) sekitar 3.000 orang dan akan bertambah,” ujar Iqbal kepada Kontan, Kamis (27/2).

Ia juga menyoroti minimnya upaya pemerintah dalam mencegah gelombang PHK ini. 

Menurutnya, Menteri Investasi, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, serta Menteri Koordinator Perekonomian bertanggung jawab atas PHK yang terjadi di sektor riil.

Di sisi lain, KSPI menyambut baik peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang secara resmi diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Salah satu tujuan badan tersebut adalah menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Namun, KSPI pesimistis terhadap kemampuan Danantara dalam menjalankan tujuan tersebut. 

“Menteri Investasi, yang juga CEO Danantara, adalah salah satu penggagas utama sekaligus Ketua Satgas Omnibus Law UU Cipta Kerja, kebijakan yang sangat ditentang oleh kaum buruh karena merusak masa depan mereka,” ujar Iqbal.

Selanjutnya: Catat Jadwal Imsakiyah dan Sholat Kota Surakarta selama Ramadan 2025

Menarik Dibaca: Promo Guardian Super Hemat hingga 5 Maret, Tambah Rp 1.000 Dapat 2 Aveeno Body Wash

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×