/2026/04/23/1913317864.jpg "Kredit Program Tembus Rp78,39 Triliun, Pemerintah Genjot Intermediasi Pembiayaan")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mendorong percepatan intermediasi sektor jasa keuangan agar aliran pembiayaan ke dunia usaha semakin kuat, seiring realisasi kredit program yang terus meningkat dan diharapkan mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, hingga 31 Maret 2026, penyaluran kredit program pemerintah telah mencapai Rp 78,39 triliun atau sekitar 25% dari target tahun ini.
Capaian ini dinilai menjadi sinyal positif, terutama dalam mendukung pembiayaan sektor produktif seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Intermediasi ini sangat penting, terutama untuk mendorong sektor UMKM, meningkatkan nilai tambah, dan menciptakan lapangan kerja," ujar Airlangga dalam agenda Kick Off PINISI, Senin (27/4/2026).
Baca Juga: Hingga Maret 2026, BTN Mencatat Realisasi Kredit Program Perumahan Rp 2,17 Triliun
Ia menjelaskan, percepatan intermediasi perlu difokuskan pada sektor-sektor prioritas guna mengejar target pertumbuhan ekonomi. Sektor tersebut mencakup hilirisasi, ketahanan pangan, manufaktur, hingga ekonomi digital.
Selain itu, pembiayaan juga diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah, seperti makan bergizi gratis (MBG), koperasi desa Merah Putih, dan pembangunan 3 juta rumah.
Pemerintah, lanjut Airlangga, terus mendorong komplementaritas antara kebijakan fiskal dan pembiayaan melalui kredit program, khususnya untuk UMKM. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap konsumsi dan investasi.
Untuk mempercepat pencapaian target tersebut, pemerintah juga telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026.
Baca Juga: BNI Telah Salurkan Kredit Program Perumahan Rp 40,7 Miliar hingga Oktober 2025
Upaya ini diperkuat dengan kolaborasi lintas lembaga, mulai dari pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, perbankan, dunia usaha, hingga akademisi.
Dalam kerangka yang sama, pemerintah juga mengintensifkan upaya debottlenecking atau penyelesaian hambatan struktural yang dihadapi pelaku usaha. Melalui mekanisme ini, berbagai kendala dari sektor swasta dihimpun secara rutin untuk kemudian dicarikan solusi.
"Dengan begitu, dunia usaha memperoleh confidence karena persoalan yang mereka hadapi diperhatikan dan dicarikan jalan keluar," jelasnya.
Airlangga juga menekankan pentingnya peningkatan pembiayaan pembangunan yang tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, serta memperkuat keuangan inklusif agar pertumbuhan ekonomi lebih merata dan berkelanjutan.
Baca Juga: Perbankan Genjot Kredit Program Perumahan
Di sisi lain, pemanfaatan data untuk perumusan kebijakan, penguatan inovasi digital, serta pengembangan ekosistem strategis seperti pusat data dan semikonduktor turut menjadi fokus dalam mendorong transformasi ekonomi.
Melalui inisiatif Percepatan Intermediasi Nasional (PINISI), pemerintah berharap optimisme dunia usaha semakin meningkat, sehingga aliran pembiayaan ke sektor-sektor produktif dapat semakin deras.
"Agenda ini tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah saja. Kekuatan PINISI terletak pada peran komplementer seluruh pihak," tegas Airlangga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
