Reporter: Ratih Waseso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mendukung pembangunan Proyek Strategis Nasional Mass Rapid Transit (MRT) East – West yang melintasi 3 provinsi.
“KPPIP tetap mendorong dan mendukung pembangunan PSN MRT East West ini yang nantinya akan mendukung konektivitas antar wilayah,” kata Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan selaku Sekretaris Tim Pelaksana KPPIP, Suroto dalam keterangan resmi, Kamis (9/12).
Sebagai informasi, MRT East-West merupakan salah satu program startegis nasional (PSN) yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021.
Hingga kini, trase MRT East -West masih dalam tahap finalisasi study Engineering Services. Hasil studi penentuan trase MRT East-West tersebut akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah maupun Kementerian ATR/BPN dalam menyusun rencana tata ruang terkait pembangunan PSN tersebut.
Baca Juga: 19 Proyek strategis nasional ini rampung di tahun 2021
Sebelumnya dalam Rapat Koordinasi Penyiapan Lokasi Stasiun dan Depo MRT East -West diusulkan pembentukan task force yang melibatkan sejumlah instansi baik pemerintah pusat maupun daerah.
“Untuk memperkuat sinergi dan koordinasi, kami mengusulkan dibentuk suatu tim atau task force yang melibatkan lintas instansi dari 3 provinsi dan kota/kabupaten yang dilalui MRT East – West,” kata Koordinator Project Management Office (PMO) KPPIP Sektor Transportasi dan Finance, Djoko Wibowo.
Perwakilan dari Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPM, Listra Pramadwita Destriyana, menjelaskan Kementerian Perhubungan dapat segera mengajukan permohonan ke Kementerian ATR/BPN terkait Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk PSN MRT East-West.
“Perlu dicek ke setiap pemda agar revisi Perda terkait RTRW apakah sudah mengakomodasi rencana pembangunan PSN ini atau belum. Karena ini melintasi 3 provinsi, rekomendasinya harus dari Menteri ATR/BPN,” ujar Listra.
Baca Juga: KPPIP dorong optimasi pendanaan pengadaan tanah proyek strategis nasional
