Sumber: Kompas.com | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi menilai putusan hakim Praperadilan Sarpin Rizaldi yang menganggap penetapan tersangka Komjen (Pol) Budi Gunawan tidak sah sebagai preseden buruk bagi pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Salah satu kuasa hukum KPK, Chatarina Mulia Girsang memprediksi tersangka lain akan mengajukan hal yang sama dengan Budi karena merasa akan dimenangkan.
"Yang pasti setelah ini semua yang menjadi tersangka, baik di Polri, Kejaksaan, atau KPK, akan mengajukan praperadilan," kata Chatarina seusai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/2).
Ia mengatakan, KPK tetap akan siap menghadapi semua tuntutuan praperadilan yang diajukan semua tersangka KPK di kemudian hari. Ia menilai, dalam praperadilan Budi Gunawan ini, KPK sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Sayangnya, kata dia, hakim mengambil keputusan yang tidak sesuai prosedur hukum.
"Jadi ada ketidakkonsistenan hakim, ada suatu prosedur hukum yang keluar dari jalurnya," ucap dia.
Dalam pertimbangannya, hakim menilai penetapan tersangka termasuk obyek praperadilan karena merupakan bagian dari penyidikan. Hakim juga menilai Budi Gunawan bukan penegak hukum atau penyelenggara negara saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier (Karobinkar) Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 sehingga KPK tidak berwenang memeriksa Budi. Hakim juga menilai kasus Budi tidak meresahkan masyarakat atau pun menimbulkan kerugian negara.
"Menyatakan penetapan tersangka termohon (Budi Gunawan) oleh pemohon (KPK) adalah tidak sah," kata Sarpin membacakan putusannya. (Ihsanuddin)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
