kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.705.000   1.000   0,06%
  • USD/IDR 16.290   30,00   0,18%
  • IDX 6.750   -53,40   -0,78%
  • KOMPAS100 997   -8,64   -0,86%
  • LQ45 770   -6,78   -0,87%
  • ISSI 211   -0,72   -0,34%
  • IDX30 399   -2,48   -0,62%
  • IDXHIDIV20 482   -1,69   -0,35%
  • IDX80 113   -1,02   -0,90%
  • IDXV30 119   -0,06   -0,05%
  • IDXQ30 131   -0,75   -0,57%

KPK periksa Sekjen KPU dan Sekjen DPR terkait Anas


Selasa, 15 April 2014 / 13:05 WIB
KPK periksa Sekjen KPU dan Sekjen DPR terkait Anas
ILUSTRASI. Pahami 4 Manfaat Cleansing Balm Pada Kulit Wajah, Bersih Maksimal


Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arif Rahman Hakim menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Ia diperiksa lantaran Anas pernah bekerja di KPU untuk periode 2001-2005.

"Ini saya dipanggil sebagai saksi atas orang yang pernah bekerja di KPU, Pak Anas Urbaningrum," kata Arif kepada wartawan di Kantor KPk, Jakarta, Selasa (15/4).

Lebih lanjut Arif mengatakan, dalam pemeriksaan hari ini penyidik menanyakan mulai dari waktu Anas bekerja di KPU hingga jumlah penghasilan Anas selama bekerja di lembaga tersebut. Arif bilang, ia pun turut menyerahkan sejumlah dokumen yang terkait kepada penyidik untuk menambah keterangan yang diperlukan.

"Kami hanya menyerahkan dokumen saja, karena saya kan baru masuk KPU," ucapnya.

Bersana dengan Arif, hari ini Sekretaris Jendral DPR Winantuningtyastiti juga menjalani pemeriksaan terkait kasusĀ  tersebut. Namun Winantu enggan berkomentar banyak mengenai pemeriksaannya itu. Dia hanya mengaku ditanyai ihwal penghasilan Anas selama menjadi anggota DPR.

"Cuma melengkapi saja nambahin dokumen," imbuh dia.

Anas merupakan tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait proyek pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang, Bogor. Anas pun kemudian ditetapkan sebagai tersangka TPPU terkait proyek tersebut.

Anas disangkakan melanggar Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan atau Pasal 3 ayat 1 dan atau Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Mastering Finance for Non Finance Entering the Realm of Private Equity

[X]
×