kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   -13.000   -0,85%
  • USD/IDR 16.200   -20,00   -0,12%
  • IDX 7.066   -30,70   -0,43%
  • KOMPAS100 1.055   -6,75   -0,64%
  • LQ45 830   -5,26   -0,63%
  • ISSI 215   0,27   0,12%
  • IDX30 424   -2,36   -0,55%
  • IDXHIDIV20 513   -0,30   -0,06%
  • IDX80 120   -0,79   -0,65%
  • IDXV30 124   -1,30   -1,04%
  • IDXQ30 142   -0,32   -0,23%

KPK minta penundaan pembahasan RUU KUHAP dan KUHP


Selasa, 11 Februari 2014 / 22:13 WIB
KPK minta penundaan pembahasan RUU KUHAP dan KUHP
ILUSTRASI. Ini 2 Cara Mengganti Password TikTok bagi Pengguna. REUTERS/Mike Blake


Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyurati Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dengan pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hal tersebut disampaikan oleh anggota Koalisi Masyarakat Antikorupsi Tama S Langkun dari Indonesia Corruption Watch (ICW) usai beraudiensi dengan para pimpinan KPK, Selasa (11/2).

"Kami minta KPK jangan hanya merespon pemberitaan tapi kirim surat resmi. KPK sudah buat draft suratnya dan akan dikirim segera," kata Tama di Kantor KPK, Jakarta.

Tama mengungkapkan bahwa surat tersebut berisi permintaan penundaan dalam pembahasan RUU KUHAP dan KUHP oleh DPR. Selain ke DPR, surat tersebut bahkan ditujukan juga ke Presiden dan Ketua Panitia Kerja (Panja) pembahasan RUU KUHAP dan KUHP

Dalam pembahasan RUU tersebut menurut Tama tidak efektif lantaran waktu yang sangat singkat menjelang Pemilu 2014. Karena hal tersebut, rapat pun hanya dilakukan tiga kali dan hanya dihadiri sebagian anggota Panja.

"Kami juga bicarakan soal potensi conflict of interest (Konflik kepentingan). Apakah yang bahas punya konflik kepentingan, misalnya dia pernah dijadikan saksi di KPK? Karena semua partai sudah kena di KPK," kata Tama.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×