kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.920.000   30.000   1,04%
  • USD/IDR 16.900   45,00   0,27%
  • IDX 7.935   -168,62   -2,08%
  • KOMPAS100 1.117   -23,38   -2,05%
  • LQ45 816   -13,78   -1,66%
  • ISSI 278   -6,99   -2,45%
  • IDX30 426   -6,36   -1,47%
  • IDXHIDIV20 515   -6,10   -1,17%
  • IDX80 125   -2,26   -1,78%
  • IDXV30 139   -2,98   -2,10%
  • IDXQ30 139   -1,10   -0,79%

KPK menggeledah rumah Emir Moeis


Kamis, 26 Juli 2012 / 13:11 WIB
KPK menggeledah rumah Emir Moeis
ILUSTRASI. Masyarakat bertransaksi melalui Anjungan Tunai mandiri (ATM) di Jakarta, Sabtu (4/8). KONTAN/Carolus Agus Waluyo/04/08/2018.


Reporter: Edy Can | Editor: Edy Can

JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Emir Moeis. Penggeledahan diduga terkait dugaan korupsi proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan, Lampung.

Juru Bicara KPK Johan Budi belum mau menjelaskan soal penggeledahan ini. "Nanti ada konferensi pers kejutan pukul 16.17 WIB di KPK," kata Johan.

Informasi dari KPK menyebutkan, selain kediaman Emir, penyidik KPK juga menggeledah rumah Direktur Utama PT Artha Nusantara Utama Zuliansyah Putra Zulkarnain di Jalan Gandaria V Nomor 11 Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Zuliansyah dan Emir telah dicegah bepergian ke luar negeri terkait kasus tersebut. Penyidik KPK juga menggeledah kantor PT Alstom di TB Simatupang, Jakarta Selatan.

Terkait pengusutan proyek PLTU Tarahan, KPK telah mengeluarkan surat perintah penyidikan dengan nomor Sprin.Dik-36/01/07/2012, 20 Juli lalu atas nama tersangka Izederik Emir Moeis. Surat perintah penyidikan tersebut sekaligus menandakan status Emir sebagai tersangka.

Namun KPK belum mau mengumumkan secara resmi status hukum politikus PDI-Perjuangan tersebut. Emir diduga menerima suap dari perusahaan berinisial Als yang memenangkan tender PLTU tersebut.

Secara terpisah, Emir mengaku heran disebut menerima suap terkait tender boiler PLTU Tarahan 2004 tersebut. Saat tender, dia tak lagi di Komisi Energi, tetapi sudah ke Komisi Keuangan atau Komisi IX DPR saat itu. (Icha Rastika/Kompas.com)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×