Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Hatta Rajasa merampungkan proses klarifikasi dan verifikasi harta kekayaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keduanya mengaku, sempat ada koreksi-koreksi dalam verifikasi harta kekayaannya tersebut.
"Ada koreksi tanah yang saya beli beberapa tahun lalu, sekarang nilainya sudah naik," kata Prabowo kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/6).
Sementara itu, lebih jauh menurut Hatta, koreksi yang dilakukan lebih kepada nilai-nilai harta kekayaan. "Terhadap koreksi lebih kepada nilai, sejak 1999 nilainya itu sama terus misalkan benda-benda seni. Itu dikoreksi. Jadi bukan penambahan, tetapi lebih kepada perubahan nilai," kata Hatta.
Lebih lanjut menurut Hatta, dalam verifikasi tersebut menyangkut keseluruhan, termasuk perolehan atau cara mendapatkannya. Namun demikian, keduanya enggan menjelaskan jumlah besarnya harta kekayaan masing-masing.
Sebelumnya, Prabowo telah melaporkan LHKPN-nya selaku mantan Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI Departemen Pertahanan pada 23 Juli 2003. Prabowo mencatatkan kekayaan senilai Rp 10,65 miliar dan US$ 4.216. Nilai tersebut terdiri atas tanah dan bangunan dengan total Rp 2,732 miliar di Kabupaten Cianjur dan Jakarta Selatan.
Selain itu, ada harta bergerak berupa sejumlah mobil, logam mulia, batu mulia, barang seni, barang antik, surat berharga, dan giro. Dari harta kekayaan tersebut, Prabowo juga tercatat memiliki utang senilai Rp 500 juta dan US$ 3.800.
Enam tahun setelah itu, ketika maju sebagai wakil presiden mendampingi Megawati pada 2009, LKPHN Prabowo yang dilaporkan ke KPK meningkat hingga Rp 1,6 triliun. Menurut Sekretaris Jendral Gerindra Ahmad Muzani, yang saat itu diutus untuk melaporkan kekayaan Prabowo, LKPHN Prabowo meningkat karena Ketua Dewan Pembina Gerindra itu fokus berbisnis.
Sedangkan LKPHN Hatta yang tercatat di KPK pada 27 Juli 2012 sebesar Rp 16,95 miliar dan US$ 56.936. Kekayaan itu di antaranya berupa tanah dan bangunan Rp 13,858 miliar yang tersebar di Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, Lampung Selatan, Bandung, dan Palembang. Lalu ada harta bergerak berupa logam mulia, batu mulia, barang seni, barang antik, giro, dan kas lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
