Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
Sebagai pihak terkait dalam dugaan kasus ini maka Kementerian Hukum dan HAM juga harus bertindak.
"Jika tidak ada kerja sama dan malah uangnya mengalir kemana-mana, itu bisa kena pasal pasal banyak, berlapis," Uchok menambahkan.
Dikatakan Uchok, jangan membiarkan pejabat bisa seenaknya mengeruk dana publik melalui jaringan keluarga.
Dinasti politik terbukti membunuh demokrasi, karena membatasi hak politik orang sehingga harus diberantas hingga akarnya dengan cara tidak dipilih dalam proses Pilkada.
"Politik dinasti harus dibersihkan dihabisi dan dijadikan musuh bersama," tegas Uchok.
Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai, dinasti politik tidak boleh dilakukan, karena dipastikan membuka praktik kolusi, korupsi, nepotisme (KKN), di antara kerabat dan keturunannya.
"Tidak bisa seperti itu. Kalau mau begitu, bikin saja negara kerajaan, harus ada jeda, ada batasan. Masak setelah ibu kemudian anaknya, itu melanggar demokrasi, dong," sindir Agus. (Y Gustaman)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
