Reporter: Yudho Winarto | Editor: Tri Adi
JAKARTA.Sebagai tindak lanjut kerjasama antara Pemerintah Korea dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beserta 12 instansi pemerintah lainnya untuk upaya percepatan reformasi birokrasi, dilakukan serangkaian kegiatan. Salah satunya adalah seminar action plan untuk tim reformasi birokrasi yang bertempat di Gedung KPK, Kuningan, Jakart.
Seminar yang dihadiri sekitar 70 peserta dari 12 instansi ini membahas action plan dan tindakan apa saja yang telah dilakukan dalam upaya reformasi birokrasi di tiap-tiap instansi, terutama soal penyusunan program kerja reformasi birokrasi di bidang manajemen sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Pembicara dari Korea memberikan analisis dan saran perbaikan yang bisa diterapkan, khususnya terkait SDM Pegawai Negeri Sipil," kata Johan Budi, juru bicara KPK, Jumat (22/1). Dijelaskan lebih lanjut, KPK terus berupaya mengembangkan dan menyempurnakan sistem penilaian kinerja yang sudah menerapkan Balance Score Card hingga tingkat individu.
Kerjasama dengan Korea diawali penandatanganan nota kerjasama Pemerintah RI dengan Pemerintah Korea pada 4 Desember 2006. Salah satu isinya yaitu pemberian bantuan program Capacity Building for Public Official for Goverment Innovation in Indonesia. Tahun2008 telah dilaksanakan Capacity Building diikuti tujuh instansi: Sekretariat Negara, Kementerian PAN, Bappenas, LAN, Kejaksaan Agung, KPK, dan Kementrian Keuangan.
Tahun 2009 ini diikuti 12 instansi, yakni Kementerian PAN, Setneg, Kementerian Luar Negeri, KPK, BKN, Bappenas, LAN, Kejagung, Kementrian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan Nasional, dan BPKP.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Intensive Workshop] AI-Driven Financial Analysis](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_01072510312000.jpg)
