Reporter: Petrus Dabu | Editor: Edy Can
JAKARTA. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M. Jasin menyatakan, hibah dana REDD+ dari Norwegia sebesar US$ 1 milair sebaiknya dimasukkan ke dalam APBN. Tujuannya untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan agar pengelolaannya lebih transparan.
"Kalau on budget itu masuk di dalam APBN sehingga setiap penggunaannya bisa di pantau, baik oleh legislatif maupun masyarakat," ujar Jasin, Kamis (19/5).
Jasin menilai potensi penyimpangan penggunaan dana sebesar itu cukup tinggi. Menurutnya, penyimpangan bisa terjadi dengan berbagai modus seperti kegiatan fiktif dan kongkalingkong dengan pihak pemberi dana untuk maksud-maksud tertentu. "Misalnya lobi-lobi politik untuk mendapatkan katakanlah,konsensi pembukaan lahan atau izin pertambangan," lanjutnya.
Jasin memastikan, KPK akan memantau penggunaan dana REDD+. Dia juga berharap masyarakat turut memantau pemakaian dana tersebut. "Kalau diketahui adanya penyimpangannya dilaporkan ke penegak hukum,"imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
