Sumber: KONTAN | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Kementerian Pertanian (Kementan) menemukan bahwa salah satu yang menyebabkan kelangkaan pupuk bersubsidi adalah Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) tidak bekerja secara maksimal. Bahkan, keberadaan komisi yang beranggotakan Kepolisian, Kejaksaan, dan pemerintah di tingkat daerah ini, malah membuat peredaran pupuk di masyarakat tidak efisien.
Itu sebabnya, Menteri Pertanian Suswono meminta supaya ada revitalisasi dan penguatan fungsi di tubuh KP3. Dengan begitu, distribusi pupuk bisa benar-benar tepat sasaran. "Semoga dengan penguatan itu, tidak akan ada lagi keluhan kelangkaan atau harga pupuk yang naik terlalu tinggi," katanya, akhir pekan lalu.
Untungnya sistem distribusi tertutup yang telah dilakukan pemerintah pusat dengan penerapan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) terbukti menekan angka kebocoran distribusi pupuk di masyarakat. "Tingkat kebocoran relatif kecil," ujar Suswono.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
