Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah mulai menggelontorkan pinjaman kepada Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih terhitung sejak hari ini dan bakal terus berlanjut ke depan.
Menanggapi hal tersebut, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan bahwa program Kopdes Merah Putih memiliki tingkat kegagalan yang sangat besar. Ia menilai, bakal muncul ratusan triliun kredit macet.
“Rencana yang terus menerus berubah-ubah menunjukkan bahwa Pemerintah tidak mempunyai konsep dan rencana yang matang. Padahal, ini program besar yang melibatkan dana ratusan triliun,” ujarnya kepada KONTAN, Senin (15/9/2025).
Wijayanto mengungkapkan, tanpa payung hukum yang jelas seperti saat ini, Kopdes Merah Putih berpotensi menjadi kasus besar di kemudian hari layaknya kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Baca Juga: Persyaratan Pengajuan Pinjaman Kopdes Merah Putih Disederhanakan
“Sebaiknya Pemerintah berhati-hati, jangan grasah-grusuh, harus berpikir 2 tahun ke depan jika kredit ini menjadi macet akibat Kopdes Merah Putih tidak bisa mengembalikan pinjaman. Bahkan berpikir 10 tahun ke depan, untuk menghindari program ini menjadi BLBI jilid 2,” ungkapnya.
Wijayanto berpandangan, agar Kopdes Merah Putih ini tak menjadi beban negara ke depan perlu dijalankan dengan piloting, contohnya menyasar kepada 1.000 Kopdes lebih dulu agar mudah dipantau dan diperbaiki.
Setelah itu, lanjut dia, Kopdes bisa dijalankan secara masif dengan model yang telah disesuaikan. Menurutnya, tidak perlu memaksakan harus mengejar target 80.000 Kopdes.
“Saat ini sudah ada banyak koperasi yang tumbuh di desa-desa, mengapa mereka tidak di-naturalisasi menjadi Kopdes Merah Putih? Padahal mereka sudah mempunyai pengalaman, tim yang teruji dan kegiatan usaha. Dengan melakukan naturalisasi terhadap mereka, potensi sukses Kpdes Merah Putih menjadi lenbih tinggi,” terangnya.
Lebih lanjut, Wijayanto menambahkan, potensi kegagalan Kopdes Merah Putih terdiri dari dua aspek, pertama, minimnya entrepreneurship di kalangan pengelola, menurutnya mereka yang tergabung ke Kopdes adalah para pencari kerja yang menanti gaji bulanan.
“Kedua, korupsi yang masif sehingga dana yang digelontorkan tidak dimanfaatkan sesuai peruntukan,” pungkasnya.
Baca Juga: Menkeu : Bank Penyalur Kas Negara ke Koperasi Merah Putih Dapat Bunga Lebih Rendah
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menuturkan, pinjaman kepada Kopdes menjadi beban berat bagi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Terlebih, kata dia, pemerintah juga tidak gratis menempatkan dananya di Himbara. Ada biaya sekitar 4% yang harus ditanggung oleh Himbara.
“Sedangkan, untuk memberikan kredit ke KDKMP bunganya maksimal 6%. Jadi keuntungannya (hanya dari bunga) adalah 2%. Belum lagi ditambah untuk biaya operasional (BOPO) dan risiko, saya rasa perbankan justru ‘nombok’,” tuturnya.
Nailul menilai, pinjaman yang diberikan kepada puluhan ribu Kopdes nantinya bakal jadi boomerang bagi perekonomian. Dan Himbara harus menanggung risiko yang lebih tinggi dan rugi meski dana pinjaman kembali.
“Kemudian, jika gagal, perbankan harus menanggung bunga 4% dari pemerintah walaupun utang pokoknya ditanggung oleh pemerintah lewat dana desa. Jadi kredit lancar saja rugi, apalagi tidak lancar, akan semakin merugikan negara. Pemerintah desa akan kehilangan dana untuk pembangunan desa. Sebagian akan diambil alih ke tanggungan hutang KDKMP,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Koperasi, Ferry Juliantono menegaskan bahwa 1.000 KDKMPsiap mendapat pinjaman dari Himbara.
“Plafonnya Rp 3 miliar, yang 1.000 Koperasi Desa seperti tadi disampaikan oleh pak Dony (COO Danantara) ada sekitar Rp 1 triliunan hari ini sudah bisa dicarikan,” ujarnya usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Senin (15/9/2025).
Sayangnya, Ferry tak menyebutkan lebih lanjut 1.000 Kopdes yang akan menerima penyaluran pinjaman ini tersebar di wilayah mana saja, dia hanya bilang datanya sudah dimiliki.
Baca Juga: Ditunda, Ini Jadwal Baru pengumuman Hasil Seleksi Asisten Bisnis Koperasi Merah Putih
Sementara itu, Ferry menjelaskan bahwa 16.000 Kopdeskel Merah Putih juga bakal siap menerima kredit dari sebagian dana sebesar Rp 200 triliun yang digelontorkan pemerintah kepada Himbara baru-baru ini.
Menurutnya, 16.000 Kopdeskel Merah Putih sudah mengajukan proposal terkait rencana bisnis kepada bank penyalur. Meski demikian, lanjut dia, untuk penyaluran kepada 16.000 Kopdes Merah Putih masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang bakal segera diterbitkan.
“Yang 16.000 yang sudah mengajukan proposal, tinggal menunggu, menggunakan anggaran yang dari Rp 200 triliun,” jelasnya.
Ferry menegaskan, penyaluran kepada 16.000 ribu Kopdes ini dilakukan bertahap, selain itu, tidak semua Kopdes bakal mendapatkan Rp 3 miliar seperti yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025.
“Jadi asumsiya Rp 3 miliar kali 16.000, tapi itu itu berjenjang juga, (Nggak mungkin semua dapat Rp 3 miliar?) iya,” tegasnya.
Selanjutnya: Peringatan Dini BMKG Cuaca Besok (16/9), Provinsi Ini Siaga Hujan Sangat Lebat
Menarik Dibaca: Peringatan Dini BMKG Cuaca Besok (16/9), Provinsi Ini Siaga Hujan Sangat Lebat
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
