kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.819.000   -17.000   -0,93%
  • USD/IDR 16.565   165,00   0,99%
  • IDX 6.511   38,26   0,59%
  • KOMPAS100 929   5,57   0,60%
  • LQ45 735   3,38   0,46%
  • ISSI 201   1,06   0,53%
  • IDX30 387   1,61   0,42%
  • IDXHIDIV20 468   2,62   0,56%
  • IDX80 105   0,58   0,56%
  • IDXV30 111   0,69   0,62%
  • IDXQ30 127   0,73   0,58%

Konsensus pajak digital gagal mencapai mufakat


Kamis, 15 Oktober 2020 / 12:06 WIB
Konsensus pajak digital gagal mencapai mufakat
ILUSTRASI. Konsumen menunjukkan aplikasi belanja online Shopee melalui gawai di Jakarta, Rabu (16/9/2020).


Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sudah mengendus kalau konsensus global pajak digital tidak akan mencapai kesepakatan di tahun ini.

Kata Menkeu, pertemuan negara-negara G20 bulan lalu, Amerika Serikat (AS) vocal untuk memilih tidak memberlakukan pajak penghasilan (PPh) dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Baca Juga: Penerimaan pajak rawan shortfall, begini strategi pemerintah

Dalam rapatnya dengan Komisi XI DPR RI kala itu, Sri Mulyani memberikan sinyal untuk memilih tunggu konsensus global pajak digital.

Menurutnya, setidaknya Indonesia sudah mewajibkan kepada beberapa perusahaan besar digital asing untuk tarik pajak konsumen atawa pajak pertambahan nilai (PPN).

“Amerika Serikat meminta untuk tidak maju dulu dalam hal ini dalam pertemuan G20 terakhir. Mereka menganggap tidak mau menyetujui arah yang sekarang dibahas,” kata Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

Selanjutnya: Upaya otoritas pajak mengejar target penerimaan pajak 8% di 2021

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management on Procurement Economies of Scale (SCMPES) Brush and Beyond

[X]
×