Reporter: SS. Kurniawan | Editor: S.S. Kurniawan
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komposisi menteri di bidang ekonomi yang Presiden Joko Widodo (Jokowi) lantik hari ini kurang meyakinkan untuk memberikan hasil terbaik dari persoalan ekonomi yang sedang berlangsung sekarang.
“Kalau melihat komposisinya sekarang, mungkin lebih banyak yang tidak tepat di posisinya jika kita mengukur dari masalah perekonomian yang ada serta target ke depan,” kata Direktur Data Indonesia Herry Gunawan dalam keterangan tertulis, Rabu (23/10).
Beberapa persoalan ekonomi ada di depan mata saat ini. Misalnya, Herry menyebutkan, kondisi industri manufaktur Indonesia dalam tekanan. Sejak tiga bulan terakhir, Juli-September 2019, indeks manufaktur berada di bawah angka 50.
Baca Juga: Airlangga Hartarto jadi Menko Perekonomian, ini kata para pengamat
Indeks versi Nikkei itu berdasarkan survei secara berkala terhadap 400 perusahaan manufaktur. Indikator yang menjadi ukuran indeks tersebut adalah pesanan baru, produksi, karyawan, waktu pengiriman dari pemasok serta bahan baku.
Herry bilang, indeks di bawah 50 menunjukkan, posisi industri manufaktur Indonesia hanya bisa bertahan, tidak bisa ekspansi.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), industri di bidang manufaktur atau pengolahan hingga Februari 2019 menyerap sekitar 18 juta pekerja atau 14% dari total tenaga kerja Indonesia. Sementara pertumbuhan industri manufaktur besar dan sedang secara kuartalan pada kuartal kedua mengalami kontraksi, 1,91% terhadap periode sebelumnya.
Sedangkan secara tahunan, pertumbuhan industri manufaktur besar dan sedang mengalami perlambatan. Pada kuartal kedua tahun ini hanya tumbuh 3,62%, sementara periode yang sama tahun lalu tumbuh 4,36%.
Baca Juga: Ini daftar lengkap nama-nama menteri kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024
“Ini persoalan yang ada di depan mata,” ujar Herry. “Sementara persoalan ini sekarang diurus oleh tiga menteri dari partai politik yang tidak memiliki track record maupun konsep yang tidak jelas terkait dengan masalah yang dihadapi”.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian diemban Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. “Dia yang meninggalkan kinerja negatif pada industri manufaktur kita,” ungkap Herry.
Selanjutnya, posisi Airlangga diberikan kepada Agus Gumiwang Kartasasmita dari Golkar dan Menteri Perdagangan diisi Agus Suparmanto dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). "Komposisinya memperlihatkan, mereka perlu waktu tidak sebentar untuk beradaptasi dengan persoalan yang menjadi tanggungjawabnya,” papar Herry.
Selanjutnya, menurut Herry, dengan potensi industri digital Indonesia yang mencapai ratusan miliar dolar AS sepatutnya dipimpin Nadiem Makarim, yang justru ditempatkan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Bukan hanya berhasil membangun Gojek, Nadiem telah berhasil menciptakan ekosistem industri digital dengan kondisi nyata di Indonesia. Ini yang diperlukan sekarang,” tegasnya.
Baca Juga: Lebih 80.000 pegawai Kementerian Keuangan sambut kembali Sri Mulyani
Sri Mulyani Indrawati mungkin menjadi satu-satunya menteri yang sejalan dengan keahlian dan pengalamannya, sehingga cocok di tempat sekarang, Menteri Keuangan (Menkeu). Tapi masalahnya, ketika kondisi keuangan negara yang sedang ketat seperti sekarang lantaran penerimaan pemerintah sedang melambat, Sri Mulyani akan berhadapan dengan persoalan pelik.
“Kalau pertumbuhan ekonomi meleset atau turun, yang ditunjuk adalah Menkeu. Sementara mitranya yang punya peran besar ikut mendorong pertumbuhan ekonomi, justru akan sulit mendukung,” kata Herry.
Herry berpandangan, Sri Mulyani mestinya lebih cocok menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, kalau melihat komposisi yang ada sekarang. “Dia yang menjadi konduktor, bukan Airlangga,” ujarnya.
“Dengan demikian, tercipta harmoni yang lebih baik dalam memulihkan kondisi perekonomian sekarang dan menyiapkan fundamental ekonomi untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh Presiden,” imbuh dia.
Baca Juga: Ini profil Erick Thohir yang menggantikan posisi Rini Soemarno
Sementara di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang saat ini menterinya adalah Erick Thohir, juga kurang meyakinkan. “Belum kelihatan visinya, bahkan saat menjadi pengusaha. Beda dengan kakaknya, Boy Thohir yang memimpin Adaro dan sukses,” katanya.
Sementara persoalan yang BUMN hadapi saat ini sangat serius. BUMN sedang menjadi pendamping pemerintah dalam merealisasikan program-program besar, yang dampaknya akan terasa dalam jangka panjang.
Akibatnya juga, BUMN sedang menghadapi beban utang yang besar dan harus mereka atasi. Sementara proyek yang perusahaan pelat merah kerjakan banyak muatan sosialnya.
Tak kalah pentingnya, Herry memaparkan, secara organisasi, BUMN dalam proses pemantapan terkait dengan holding yang baru terbentuk. “Erick belum terlihat memiliki tanda-tanda positif di seluruh persoalan ini, karena usahanya seperti Mahaka Group saja, kan, terpecah kecuali tersisa media dan asuransi yang biasa-biasa saja, terutama di bidang inovasi atau terobosan. Mungkin lebih hebat BUMN,” beber dia.
Baca Juga: Ini pesan Jokowi kepada Kabinet Indonesia Maju
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, keinginan Presiden Jokowi agar Indonesia memiliki pertumbuhan yang tinggi, sehingga pendapatan per kapita bisa Rp 27 juta per bulan akan sulit tercapai. “Begitu pun dengan keinginan keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah,” tambah Herry.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
