Kompleks Parlemen di IKN Segera Dibangun, Nilainya Rp 8,5 Triliun

Senin, 03 November 2025 / 12:37 WIB

ILUSTRASI. Pembangunan IKN: Progres pembangunan gedung di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (8/6/2023). Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) langsung memulai tahap persiapan pembangunan ekosistem Kawasan Legislatif dan Yudikatif.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – NUSANTARA. Pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) langsung memulai tahap persiapan pembangunan ekosistem Kawasan Legislatif dan Yudikatif.

Pembangunan fisik yang menelan biaya triliunan ini menjadi bagian penting dalam melengkapi struktur trias politica pada pembangunan IKN tahap kedua.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa pembangunan tahap kedua akan semakin masif dan cepat.

Tahap ini difokuskan pada Kawasan Legislatif dan Yudikatif, dengan penandatanganan kontrak hasil lelang dijadwalkan berlangsung pada akhir Oktober hingga November 2025.

"Pasca Perpres 79, pembangunan fisik maupun non-fisik di IKN akan semakin masif. Saat ini, sekitar 7.000 pekerja konstruksi tinggal di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK). Pada tahap kedua, jumlah pekerja diperkirakan mencapai 20.000 orang untuk mempercepat pembangunan IKN," ujarnya melalui keterangan resmi, Jumat (31/10/2025).

Basuki menjelaskan, kompleks perkantoran legislatif akan dibangun di lahan seluas 42 hektare dengan alokasi anggaran mencapai Rp 8,5 triliun untuk periode 2025–2027.

Kompleks ini mencakup Gedung Sidang Paripurna, Plaza Demokrasi, Serambi Musyawarah, Museum, dan gedung kerja lainnya.

Tak hanya legislatif, pembangunan juga menyasar kompleks yudikatif seluas 15 hektare. Pembangunannya dianggarkan sebesar Rp 3,1 triliun, yang mencakup gedung Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung.

"Proses pembangunan kedua kompleks ini ditargetkan rampung dalam 25 bulan, mulai November 2025," jelasnya.

Lebih lanjut, Basuki menambahkan, total anggaran pembangunan infrastruktur IKN saat ini ditopang dari tiga skema pembiayaan.

Selain dana APBN sebesar Rp 48,8 triliun (2025–2028), Otorita IKN mengandalkan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp 158,72 triliun dan Investasi Swasta Murni sebesar Rp 66,3 triliun.