kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Komnas HAM dan BNPT juga belum punya gedung


Senin, 25 Juni 2012 / 17:28 WIB
ILUSTRASI. Gelaran penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) bakalan semakin semarak.


Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Edy Can


JAKARTA. Komisi III DPR juga menolak pembangunan gedung Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Sebelumnya, Komisi III DPR juga menampik pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Yosef Adi Prasetyo mengaku pihaknya telah mengajukan anggaran pembangunan gedung sebesar Rp 130 miliar sejak 2008 silam. Namun, permintaan itu tak kunjung direstui Komisi III DPR. "Pengajuan itu kami minta ketika anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-P), tapi tidak disetujui," kata Yosef Adi, Senin (25/6).

Sebagai gantinya, menurut Yosef, Komisi III DPR meminta Komnas HAM menggunakan salah satu gedung milik negara yang sudah ada seperti gedung eks BLBI di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Namun, untuk biaya renovasi atau service charge saja, penggunaan gedung tersebut membutuhkan dana sebesar Rp 900 juta.

Belum lagi, biaya lain yang diperlukan yang mencapai Rp 8,5 miliar. "Komisi III sudah datang mengunjungi gedung kami bekerja dan sudah menyatakan tidak layak. Gedung BLBI ini pun memerlukan biaya yang banyak, lantaran gedung ini terlantar," kata Yosef.

Selanjutnya, Komisi III DPR menyatakan Komnas HAM belum memerlukan gedung kantor mandiri karena bukan hal yang prioritas.

Hal senada diungkapkan oleh Kepala BNPT Ansyaad Mbai. Menurutnya, selama ini BNPT berkantor di gedung sewaan. Pengajuan anggaran pembangunan gedung kantor baru BNPT pun tak kunjung direstui oleh Komisi III DPR.

Ansyaad menjelaskan, BNPT mempunyai dua opsi untuk mendirikan gedung. Pilihan pertama, adalah gedung yang belum jadi namun sudah berfisik. Gedung tersebut terdiri dari 10 lantai.

Selain itu, BNPT juga menerima tawaran lain yaitu gedung yang terletak dibilangan Pegangsaan Barat, Jakarta Pusat, yang merupakan bangunan perkantoran. Menurutnya, gedung perkantoran itu sangat pas untuk kantor baru BNPT dan harganya juga murah. "Sampai sekarang masih belum disetujui," kata Arsyaad.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×