Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA .Komisi XI DPR RI mengecam ketidakseimbangan kontribusi Apple terhadap perekonomian Indonesia. Meski meraih pendapatan lebih dari Rp 30 triliun di Indonesia, perusahaan teknologi asal AS ini belum memenuhi total komitmen investasinya.
Berdasarkan audit, Apple harus memenuhi kurang lebih 300 miliar lagi dari total komitmen investasi sebesar Rp 1,7 triliun. Angka yang jauh dari proporsional untuk mendukung perkembangan ekonomi nasional.
Baca Juga: Apple Minta Tax Holiday 50 Tahun, Begini Tanggapan Ditjen Pajak
“Ini bukan hanya soal angka, tapi soal keadilan. Dengan pendapatan sebesar itu, Apple seharusnya memberikan kontribusi nyata yang sebanding untuk mendukung pembangunan ekosistem teknologi dan digital di Indonesia,” ujar Muhammad Hanif Dhakiri, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/11/2024).
Hanif menilai minimnya kontribusi Apple mencerminkan lemahnya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap negara tempat mereka memperoleh keuntungan besar.
Dalam hal ini, ia mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkret sebagai berikut:
Pertama, memanggil Apple secara resmi untuk memberikan penjelasan terkait ketimpangan kontribusi tersebut.
Baca Juga: Penjualan iPhone 16 Dilarang, Ini yang Dilakukan Kemendag untuk Awasi Peredaran
Kedua, mengkaji ulang kebijakan investasi asing, termasuk insentif yang diberikan, agar perusahaan besar yang beroperasi di Indonesia diwajibkan memberikan kontribusi ekonomi yang lebih signifikan.
Ketiga, merumuskan regulasi redistribusi ekonomi, seperti meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk produk yang dipasarkan di Indonesia.
“Jika Apple tidak segera merealisasikan komitmennya, bahkan memperbesar kontribusinya, maka pemerintah harus mempertimbangkan langkah tegas, termasuk evaluasi regulasi perdagangan dan investasi untuk perusahaan asing,” lanjut Hanif.
Baca Juga: Nasib iPhone 16 Tak Menentu, Peta Persaingan Pasar Smartphone Berpotensi Berubah
Komisi XI DPR juga menegaskan komitmennya untuk mengawal isu ini guna memastikan kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama, bukan sekadar keuntungan bagi perusahaan global.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
