Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Yudho Winarto
Di sisi lain, Idah juga turut mengomentari cara pengukuran BPS untuk menghitung jumlah penduduk miskin. Pasalnya, BPS mengukur tingkat kemiskinan dari perspektif angka, atau pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs).
"Dengan kata lain, BPS mengukurnya dari rata-rata pengeluaran perkapita penduduk perbulan di bawah garis kemiskinan," paparnya.
Baca Juga: Strategi pemerintah turunkan kemiskinan hingga 6,5% pada 2024
Padahal, menurut Idah, konteks kemiskinan itu sangat kompleks. Terlebih dengan kultur budaya yang berbeda, di mana hal ini turut mempengaruhi kedalaman tingkat kemiskinan antara satu wilayah dan wilayah lainnya.
"Oleh karena itu, perlakuannya tidak bisa disamakan, terutama dalam hal penyaluran dana," imbuhnya.
Lebih lanjut, Idah juga menyoroti data BPS yang kerap tidak mutakhir, sementara setiap hari selalu ada perubahan data penduduk yang lahir maupun meninggal dunia.
"Akibat dari data yang tidak akurat ini, akhirnya terjadilah salah terima Bansos. Di mana, penduduk miskin tidak menerima bantuan sementara penduduk mampu malah mendapatkan bansos," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
