kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.915.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.341   27,00   0,17%
  • IDX 7.544   12,60   0,17%
  • KOMPAS100 1.047   -4,04   -0,38%
  • LQ45 795   -5,29   -0,66%
  • ISSI 252   0,56   0,22%
  • IDX30 411   -3,03   -0,73%
  • IDXHIDIV20 472   -7,09   -1,48%
  • IDX80 118   -0,54   -0,46%
  • IDXV30 121   -0,69   -0,57%
  • IDXQ30 131   -1,32   -1,00%

Komisi VIII DPR desak pembahasan RUU minuman beralkohol


Selasa, 01 Mei 2018 / 11:22 WIB
Komisi VIII DPR desak pembahasan RUU minuman beralkohol
ILUSTRASI. Ilustrasi minuman keras


Reporter: Tane Hadiyantono | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak penyelesaian pembahasan rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Minuman Beralkohol. RUU ini juga bakal mengatur soal perederan minuman keras oplosan. Penyelesaian pembahasan RUU ini diharapkan bisa mengontrol konsumsi minuman keras di masyarakat.

Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Mustaqim mengatakan selama ini belum ada payung hukum yang mengatur minuman beralkohol. Ia mengatakan, konten RUU minuman beralkohol telah diperlebar sampai masalah miras oplosan. 

Selain minuman alkohol kategori A, B dan C juga dimunculkan alkohol tadisional yang dibagi menjadi dua, yaitu yang alamiah dan oplosan atau campuran. Masalah ini sudah masuk dalam pembahasan.

“RUU ini sangat dibutuhkan. Apalagi seringnya kejadian di masyarakat yang tidak terkontrol khususnya miras oplosan. Mudah-mudahan dalam masa sidang mendatang, pemerintah mempunyai formula yang bisa dikompromikan untuk mencari titik temu,” jelas Mustaqim seperti dikutip dari keterangan resmi di situs DPR, Senin (30/4).

Politisi partai PPP sekaligus anggota Panitia Khusus RUU Minol ini menyayangkan diperpanjangnya pembahasan RUU yang sebetulnya sangat ditunggu masyarakat. Pekan lalu, Rapat Paripurna DPR sepakat memperpanjang pembahasan 12 RUU, termasuk RUU Minol.

“Apalagi pembahasannya sudah cukup lama dan berkali-kali diperpanjang. Bagaimanapun harus ada kata akhir dari kesepakatan DPR dengan Pemerintah," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×