Reporter: Dani Prasetya | Editor: Edy Can
JAKARTA. Komisi IV DPR mendesak pemerintah membatalkan impor beras yang akan dilakukan September-Oktober mendatang. DPR mengatakan impor bisa dilakukan setelah pemerintah berkomitmen membeli beras dari petani.
Ketua Komisi IV DPR Romahurmuzy mengatakan, pemerintah harus terlebih dahulu menetapkan angka pembelian beras dari petani. Dengan demikian, dia mengatakan, pemerintah tidak berulang kali mengimpor beras.
Pemerintah berniat mengimpor beras impor dari Thailand dan Vietnam untuk menjaga stok beras Bulog pada level 1,5 juta ton-2 juta ton. Sebelumnya, pemerintah dikabarkan telah membeli 500.000 ton beras dari Vietnam.
Romahurmuzy mengatakan, Badan Usaha Logistik (Bulog) seharusnya memprioritas beras dari petani ketimbang dari negara lain. Apalagi, dia mencurigai ada kecenderungan meningkatnya harga beras Thailand setelah ada iming-iming kampanye Sinawatra yang menjanjikan kenaikan harga pokok penjualan (HPP) di tingkat petani.
Hal tersebut mulai terlihat dari naiknya harga beras sekitar 7,3% dibandingkan harga akhir Juni 2011 sekitar US$519 per ton. "Saya khawatirnya isu itu malah membuat Bulog harus beli beras Thailand berharga mahal," katanya, Selasa (26/7).
Karena itu, usai pembacaan nota keuangan pada 16 Agustus 2011, Komisi IV DPR bakal memanggil Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Bulog untuk menjelaskan tentang penetapan importasi beras.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
