Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Komisi Hukum (III) Dewan Perwakilan Rakyat menyerahkan nasib revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada Badan Legislasi DPR. Keputusan tersebut diambil berdasarkan rapat pleno Komisi III yang digelar malam tadi.
Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin mengatakan, pihaknya meminta Baleg untuk mengambil alih revisi UU komisi antirasuah tersebut. Dikatakan Aziz, mengenai penarikan revisi UU KPK, sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah. "Kalau untuk menjalankan atau menarik revisi UU KPK, silakan bicarakan ke Pemerintah," kata Aziz Syamsuddin di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/10).
Aziz menjelaskan bahwa pada rapat pleno yang digelar semalam, tujuh fraksi telah hadir untuk menyepakati bahwa Komisi III menyerahkan sepenuhnya pada Baleg.
"Kami dari Komisi III tak mau masuk dalam pembahasan ini terlalu jauh. Dengan segala hormat kami ucapkan terima kasih dari Baleg, apa yang kita lakukan berdasarkan rapat pleno Komisi III tadi malam yang dihadiri tujuh fraksi dari sembilan fraksi," ungkap Aziz.
Tujuh perwakilan yang hadir yaitu Hanura diwakili Syarifuddin Sudding, PAN diwakili Taslim Chaniago, dari PPP Ahmad Yani, PKS Aboe Bakar Al-Habsi, PKB Otong Abdurahman, Demokrat Edi Ramli Sitanggang, dan dari partai Golkar diwakili Deni Iskak.
"Kami sudah berpandangan, kami serahkan pada Baleg. Kalau masih mengira ini melemahkan silakan dicabut dan bicarakan pada pemerintah. Dan kalau nantinya (revisi UU KPK) masuk pada Prolegnas dan Bamus merumuskan silakan. Komisi III hanya menjalankan amanah paripurna," pungkas Aziz.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
