Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah sedang berupaya untuk menyederhanakan pengecualian slag nikel dari limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Karena itu, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan menerbitkan Peraturan Menteri tentang tata cara uji karakteristik pengecualian slag nikel.
Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya KLHK Rosa Vivien Ratnawati menerangkan, dalam Peraturan Pemerintah nomor 1-1 tahun 2014 di pasal 191 sudah disebutkan adanya uji karakteristik dalam pengecualian limbah B3, dimana pengujian ini dilakukan secara berurutan.
Baca Juga: Pemerintah janji akan permudah pemanfaatan limbah smelter
Rosa mengatakan, nikel sudah melewati pengujian tahap pertama karena nikel tidak mudah meledak, tidak mudah menyala, tidak reaktif, tidak infeksius dan tidak korosif.
"Tetapi yang wajib dilakukan, kalau mau pengecualian harus melewati test LD50, TCLP, test subkronis. Karena memang slag nikel itu limbah B3 karena kategorinya banyak jumlahnya. Dan ketika banyak dia akan menimbulkan kemungkinan dampak secara akumulatif," tutur Rosa, Jumat (27/9).
Tak hanya itu, Rosa pun mengatakan, mekanisme pengecualian ini akan disederhanakan dimana waktu pengujiannya akan lebih pendek. Meski begitu, prinsip kehati-hatian pun terus dijaga.
Baca Juga: ESDM: Pengolahan slag sisa Smelter masih terkendala regulasi limbah B3
Untuk pengujian ini, laboratorium yang digunakan harus terakreditasi dan sesuai standar KLHK dan metode pengujian pun harus sama.
Rosa mengatakan, KLHK pun akan melakukan uji coba pengecualian slag nikel dari 3 perusahaan. "Intinya perusahaan besar yang menghasilkan slag nikel kami test atau uji, sekali lagi. Karena kebijakan ini memiliki banyak aspek teknis di dalamnya, sehingga kami harus mendasari dengan dasar-dasar ilmiah yang baik sehingga kita bisa buat kebijakan pengecualian," ujar Rosa.
Tiga perusahaan tersebut antara lain PT Vale Indonesia Tbk (INCO), PT Indonesia Morowali Industrial Park, dan Antam di Pomalaa.
Baca Juga: Agar tidak mencemari lingkungan, pemerintah rancang pemanfaatan slag limbah smelter
Lebih lanjut Rosa mengatakan, nantinya perusahaan yang ingin slag nikelnya mendapat pengecualian harus melewati tes terlebih dahulu. Pasalnya, slag nikel yang dihasilkan setiap perusahaan memiliki kandungan yang berbeda dengan slag nikel lainnya.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah telah sepakat akan menyederhanakan aturan pengecualian limbah smelter dari limbah B3.
Menurutnya, limbah tersebut masih bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Sayangnya, menurutnya pengecualian limbah smelter membutuhkan proses yang lama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
