Reporter: Astri Kharina Bangun | Editor: Edy Can
JAKARTA. Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) mengajukan kenaikan anggaran hingga 103,7% dalam Rancangan Anggaran Belanja Negara (RAPBN) 2011. Bila dalam APBN 2010 yang sedang berjalan KLH mengantongi Rp419,38 miliar, maka tahun depan KLH mengusulkan tambahan menjadi Rp 854,32 miliar.
Sekretaris Kementrian Lingkungan Hidup Arif Yuwono mengatakan penambahan anggaran ini erat kaitannya dengan penurunan kualitas lingkungan hidup yang masih terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Penurunan itu terjadi mulai dari pencemaran lingkungan yang berasal dari kegiatan industri dan jasa, kerusakan lingkungan di daerah aliran sungai (DAS) hingga kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan.
Ditambahkannya, fenomena perubahan iklim mendorong negara-negara seluruh dunia untuk menurunkan efek gas rumah kaca. Indonesia sendiri menargetkan bisa menurunkan emisi sebesar 26% pada tahun 2020. “Kerusakan lingkungan yang terus meningkat akan berdampak negatif pada aspek ekonomi dan sosial, ” ujar Arif kepada KONTAN akhir pekan lalu.
Kajian Asian Development Bank tahun 2009 mengenai dampak perubahan iklim, menyebutkan tanpa upaya yang sungguh-sungguh untuk mengatasi dampak emisi karbon, maka kerugian yang bakal ditanggung negara Asia Tenggara mulai tahun 2010 sekitar 6,7% dari PDB per tahun
Selain menaikkan anggaran untuk program-program terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, KLH juga mengharapkan peningkatan anggaran untuk kebutuhan sumber daya manusia dan agenda kegiatan teknis.
Tahun depan, Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah kegiatan lingkungan hidup internasional. Bakal ada sekitar 200 pertemuan internasional yang digelar, di antaranya Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia.
Program lainnya yang membutuhkan suntikan dana adalah penambahan badan lingkungan hidup (BLH) di tingkat daerah. Saat ini, KLH baru memiliki BLH di lima areal, yakni Pekanbaru (untuk Sumatera), Yogyakarta (Jawa), Balikpapan (kalimantan), Balinusra (Bali dan Nusa Tenggara), dan Makassar (Sulawesi).
Sementara itu, terkait peningkatan SDM, KLH menargetkan melakukan sertifikasi 150 hakim lingkungan hidup mulai tahun depan. “Selama ini kami belum punya. Padahal untuk permasalahan lingkungan perlu penanganan khusus,” kata Asisten Deputi V KLH Moehammad Zoel Fachry.
Anggota Komisi VII DPR Romahurmuziy mengungkapkan Komisi VII DPR masih mencermati usulan tersebut. Dia beralasan banyak pos untuk kegiatan konsultan yang sebetulnya bisa dialihkan untuk kegiatan litigasi dan advokasi pencemaran lingkungan. "Naik dan turun itu masih mungkin," ujarnya, Senin, (4/10).
| No | Program | Alokasi Anggaran (miliar rupiah) | |
| 2010 (sedang berjalan) | 2011 (rencana) | ||
| 1 | Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 228,78 | 583,04 |
| 2 | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya | 188,60 | 252.28 |
| 3 | Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Negara KLH | 2 | 19 |
| Jumlah | 419,38 | 854,32 | |
Sumber: Kementrian Lingkungan Hidup
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
