KKP Anggarkan Rp 2 Triliun buat Olah Garam, Begini Pembagiannya

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikana (KKP) membangun Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT). Digadang-gadang ini bakal menjadi tambak garam terbesar di Indonesia.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara menjelaskan, anggaran untuk membangun sentra garam itu sebesar Rp 2 triliun dan telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto.

“(Anggaran) Rp 2 triliun itu terbagi dua intensifikasi sama ekstensifikasi. Nah yang ekstensifikasi kita fokus di Rote Ndao, Intensifikasi ada di Indramayu, Cirebon, Pati sama Rembang,” ujarnya dalam Media Gathering di Jakarta, Jumat (1/8).

Koswara menyebutkan, proporsi dari anggaran tersebut paling banyak menyasar untuk pembangunan sentra industri garam di Rote Ndao yang mencapai Rp 70% dari anggaran itu.

Baca Juga: KKP Sinergi dengan BPJPH Pastikan Kehalalan Produk Perikanan

“Proporsinya kurang lebih 70%-30%. 70% ada di Rote, 30% ada di intensifikasi. Di Rote rencana panennya di 2026, mungkin Juni, Juli, Agustus, September, di bulan-bulan kering panen pertamanya,” jelasnya.

Sementara itu, lanjut Koswara, untuk tambak garam ektensifikasi yang tersebar di empat lokasi di wilayah Pantura tersebut bisa dilakukan pemanenan pada akhir tahun nanti, asalkan telah masuk musim kering.

“Sekarang kan kemarau basah, jadi tahun ini keliatannya memang garam susah, karena produktivitas yang ada di tapak-tapak garam kita terganggu dengan cuaca,” tandasnya.

Untuk diketahui, K-SIGN akan dikembangkan dalam tiga tahap hingga tahun 2027 dengan total luas lahan kurang lebih 13.000 hektare (ha) yang terbagi dalam 10 zona produksi.

Setiap zona akan dilengkapi fasilitas produksi, pabrik pengolahan, dan infrastruktur pendukung seperti dermaga distribusi dan jalan produksi. Pengembangan tahap pertama akan di mulai di Zona 1 seluas 1.192 ha.

KKP menargetkan kadar NaCl garam yang dihasilkan bisa mencapai lebih dari 97% agar memenuhi standar industri.

Baca Juga: KKP Dorong Legalitas Izin Edar Produk Perikanan untuk Tingkatkan Daya Saing

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News