Reporter: Agus Triyono, Benedictus Bina Naratama | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Harapan publik yang mendambakan wakil rakyat yang dapat bekerja dengan baik dan menyuarakan aspirasi mereka sejauh ini tak terbukti. Alih-alih segera bekerja, gesekan politik antar anggota DPR RI tetap tinggi.
Kehadiran dua kubu besar yakni Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang merupakan koalisi pendukung pemerintah dan Koalisi Merah Putih (KIH) yang merupakan koalisi partai politik di luar pemerintah justru menimbulkan kekisruhan.
Sebelumnya, partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih menyapu bersih pimpinan lembaga, komisi, dan alat kelengkapan dewan (AKD). Satupun KIH mendapatkan kedudukan. Akhirnya KIH melakukan mosi tak percaya kepada pimpinan lembaga DPR dan membentuk pimpinan DPR tandingan. Rencananya, pengesahan pimpinan, pembentukan komisi dan AKD versi KIH bakal dilakukan hari ini, Jumat (31/10).
Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Sukur Nababan mengatakan langkah KIH ini bukan memperebutkan kekuasaan, melainkan sebagai bentuk mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPR yang terbentuk awal Oktober lalu. Alasannya proses sebelumnya tidak demokratis dan cenderung memaksakan. "Saat ini kami sudah tidak percaya lagi dengan pimpinan DPR. Kami akan bentuk semua di Rapat Paripurna," katanya, Kamis (30/10).
Namun, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Agus Hermanto membantah tuduhan dari KIH ini. Hermanto bilang pembentukan komisi dan AKD yang dilakukan kubu KIH tidak punya landasan hukum yang kuat.
Dia pun sangsi jika KIH berhasil menggelar rapat paripurna tersebut. "Pimpinan yang terpikih saat ini adalah yang memiliki landasan hukum dan tidak dikenal istilah mosi tak percaya yang bisa menggantikan semua yang sudah legitimasi," katanya.
Kisruh ini bisa membuat kinerja pemerintah terganggu. Salah satu agenda yang sangat mendesak dilakukan adalah pembahasan perubahan nomenklatur kementerian yang menimbulkan konsekuensi perubahan anggaran. Jika kisruh DPR ini tak selesai, dapat dipastikan pembahasan anggaran kementerian tak bisa dilakukan dan pemerintah tak dapat bekerja maksimal melaksanakan program.
Pengamat Politik LIPI, Siti Zuhro menyesalkan manuver yang dilakukan KIH membentuk pimpinan DPR tandingan. Menurutnya, apa yang dilakukan KIH terlalu berlebihan karena yang rugi adalah pemerintah dan masyarakat sendiri karena anggaran dan kebijakannya tersandera di parlemen karena ulah partai pendukung mereka sendiri.
Sebagai koalisi pendukung pemerintah, KIH seharusnya dapat menjaga suasana politik yang sejuk dan memelihara keharmonisan sebagai cerminan nilai budaya bangsa. Jika hal ini tidak dilakukan KIH, ditakutkan kelancaran program Kabinet Kerja akan terganggu.
Siti menyarankan agar kedua kubu saling menjaga hubungan dan komunikasi politik. Karena pasti akan berpengaruh kepada kondisi pasar. Saat menjelang pelantikan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden, pasar merespon dengan positif ketika suasana lebih tenang sesudah pemilihan ketua MPR. "Oleh karena itu, boleh gaduh, boleh bermanuver, tapi komunikasi politik tetap harus dijaga," tegasnya.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Anton Supit mengaku kecewa dengan kondisi di DPR yang tidak kondusif dan menjadi sinyal buruk bagi para pelaku usaha yang memerlukan kepastian kondisi politik.
Jika kisruh antar politikus Senayan ini terus menerus berlangsung, maka para anggota dewan ini hanya akan mencederai nilai-nilai bangsa. "Kalau terus menerus tidak ada solusi artinya DPR tidak dewasa dan tidak bisa menyelesaikan sesuai musyawarah mufakat," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
