kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45919,51   10,20   1.12%
  • EMAS1.350.000 0,52%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Kinerja 6 menteri ini tak diketahui publik


Senin, 11 Mei 2015 / 17:00 WIB
Kinerja 6 menteri ini tak diketahui publik
ILUSTRASI. Kompak, Intip Harga Saham BUKA & BBCA Stagnan di Perdagangan Bursa Selasa (28/11). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.


Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Sebanyak enam menteri dianggap paling sedikit diberitakan kinerjanya dalam enam bulan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kerja enam menteri tersebut minim diketahui publik.

Keenamnya adalah Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi M Nasir, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise, serta Menteri Koperasi dan Usaha, Kecil, dan Menengah Puspayoga.

Hal ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan Political Communication Institute (Polcomm Institute).

"Menteri yang kinerjanya paling tidak diketahui publik, pemberitaannya paling sedikit, terdapat enam menteri dengan presentasi hanya 0,1 persen," kata Direktur Polcomm Institute Heri Budianto dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (11/5).

Penelitian Polcomm ini dilakukan dengan mengkaji pemberitaan 15 media massa nasional, baik cetak maupun elektronik. Polcomm mengaku menganalisis sebanyak 32.047 berita yang terbit pada Oktober 2014 hingga April 2015. Penelitian dilakukan dengan metode analisis konten dan analisis wacana (discourse analysis) dalam kurun waktu 1 hingga 7 Mei 2015.

"Pemberitaan tentang kinerja menteri adalah liputan, wawancara, kutipan yang dimuat di media massa tentang kebijakan, program, dan pernyataan menteri terkait," kata Heri.

Berdasarkan penelitian ini, yang dimaksud kinerja menteri adalah penilaian atau keberpihakan media terhadap program, kebijakan, dan pernyataan para menteri. Kinerja itu dianggap positif ketika berpihak kepada publik dan negatif jika bertolak belakang dengan kepentingan publik.

Selain enam nama itu, menteri lain yang dinilai kinerjanya tidak diketahui publik adalah Menteri Perdagangan Rachmat Gobel dengan presentasi 0,2 persen.

Heri menambahkan bahwa penelitian yang dilakukan Polcomm Institute ini bukan mengukur persepsi publik. Penelitian ini menganalisis pembingkaian yang dilakukan sejumlah media.

Ia juga berharap hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan Presiden Joko Widodo dalam mengevaluasi menterinya.

"Memang penelitian ini memiliki keterbatasan. Kami juga tidak mengukur lebih jauh persepsi publik atau kebenaran pemberitaan media," kata Heri.

Kendati demikian, menurut dia, para menteri Kabinet Kerja harus mulai membenahi komunikasi publik mereka. Heri mencontohkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang diberitakan paling positif kinerjanya oleh media. Susi juga menjadi menteri yang paling banyak diberitakan kinerjanya.

"Kita bisa memaklumi karena apa yang dilakukan Susi sesuai dengan selera media sehingga dia tidak perlu membangun komunikasi dari kementeriannya. Yang lebih banyak kerja bukan pihak Humas Kementerian Kelautannya, tetapi gaya-gaya dari Susi yang menarik media," ucap Heri.

Namun, bagi menteri-menteri yang gaya pemerintahannya kurang menarik media, Heri menyarankan agar memperkuat fungsi kehumasan pada kementerian masing-masing. Ia juga menyarankan mereka agar lebih proaktif.

"Mestinya, menteri-menteri yang lain bagaimana membangun komunikasi kementeriannya harus dipikirkan karena kan menteri beda-beda, tidak semua blusukan itu jelek, tidak semua ada persepsi negatif. Namun, kadang kala diperlukan untuk menarik publik," tutur dia.

Paling diketahui publik

Selain menteri yang tidak diketahui publik, hasil penelitian Polcomm Institute menunjukkan adanya tujuh menteri yang kinerjanya paling diketahui publik, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy, serta Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri. (Icha Rastika)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×