kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.839.000   -20.000   -0,70%
  • USD/IDR 17.510   -20,00   -0,11%
  • IDX 6.735   -124,36   -1,81%
  • KOMPAS100 896   -19,90   -2,17%
  • LQ45 659   -11,15   -1,66%
  • ISSI 244   -4,20   -1,70%
  • IDX30 372   -4,71   -1,25%
  • IDXHIDIV20 456   -5,92   -1,28%
  • IDX80 102   -1,89   -1,82%
  • IDXV30 130   -2,00   -1,52%
  • IDXQ30 119   -1,19   -0,99%

Ketum Golkar Bahlil Hormati Keputusan MK soal Penghapusan Presidential Threshold


Jumat, 03 Januari 2025 / 19:51 WIB
Ketum Golkar Bahlil Hormati Keputusan MK soal Penghapusan Presidential Threshold
ILUSTRASI. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia (tengah) didampingi anggota partai membacakan nama-nama pengurus partai di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (7/11/2024). Bahlil Lahadalia mengumumkan nama-nama susunan lengkap kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2024-2029 diantaranya Bambang Soesatyo, Kahar Muzakir, Adies Kadir, dan Meutya Hafid. ANTARA FOTO/Fauzan/agr


Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, memberikan tanggapan terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

Meski mengaku belum membaca keputusan tersebut secara rinci, Ketum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam sistem demokrasi, terutama dalam kaitannya dengan penguatan posisi sistem presidensial.

Baca Juga: DPR Diminta Segera Tindaklanjuti Putusan MK Soal Penghapusan Presidential Threshold

“Sejauh ini kami sendiri belum membaca secara detail. Tetapi, kita harus betul-betul melihat bahwa sistem demokrasi kita ini jangan sampai memperlemah posisi presidensial. Nah, ini yang harus kita lihat bersama-sama sekarang,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (3/1).

Terkait dampak keputusan tersebut terhadap peluang Golkar di Pemilu 2029, Bahlil menegaskan pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu isi keputusan MK sebelum mengambil langkah strategis.

“Kami baca dulu keputusan Mahkamah Konstitusi. Begitu selesai membaca dan mempelajarinya, baru kemudian kami akan merumuskan langkah apa yang harus dilakukan,” tambahnya.

Baca Juga: Mahkamah Konstitusi (MK) Hapus Ketentuan Presidential Threshold

Meski demikian, Bahlil memastikan Golkar menghormati keputusan MK, yang bersifat final dan mengikat.

“Apapun yang diputuskan oleh MK, ya kita hargai. Karena kan final,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Promo Markom Kepailitan & PKPU, dalam Turbulensi Perekonomian : Ancaman atau Solusi?

[X]
×