Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sidarto Danusubroto mengkritik pemberitaan TV One yang mengangkat isu komunisme menjelang pemilu presiden 9 Juli 2014. Sidarto mengaku menolak suasana yang tidak kondusif akibat provokasi pemberitaan yang tidak berdasarkan fakta.
"Tindakan membohongi publik yang dilakukan pers tersebut jelas mencederai demokrasi dan tidak memberikan pendidikan politik yang sehat," ujar Sidarto dalam keterangan pers, Kamis (3/7).
Sidarto yang juga politisi senior PDI Perjuangan itu mengatakan, pemberitaan TV One yang mengaitkan PDI-P dengan Komunis adalah serangan yang sangat brutal. Ia menilai TV One tidak menjaga independesinya dan mencederai jurnalisme yang seharusnya sehat dan beradab.
"Jurnalis-jurnalis TV One pastilah tahu dan paham betul bahwa komunis di banyak negara secara substansial telah berubah. Komunisme lebih merupakan bungkus semata. Tiongkok yang negara komunis pun telah bergeser menerapkan sistem pasar bebas dalam kebijakan ekonominya. Di Eropa Timur, komunisme tidak dapat tempat dalam sistem politik," kata Sidarto.
Sidarto menambahkan, jauh sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia sebagai bangsa telah tumbuh dengan budaya demokratis, yang menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi nilai ketuhanan.
Karena itu, Sidarto menilai isu komunis yang diangkat TV One terlalu dipaksakan. Apalagi, kata dia, Partai Golkar dan Partai Demokrat juga pernah bertemu Partai Komunis China. Namun, informasi itu disembunyikan TV One.
Sidarto juga membantah jika calon presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut penganut paham komunis. "Joko Widodo adalah muslim yang taat beribadah dan pemimpin yang berkepribadian Indonesia, yang berkali-kali telah diperlihatkannya," kata Sidarto.
Sidarto meminta Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menindak anggotanya yang tidak mengindahkan Kode Etik jurnalistik. Ia juga meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menjalankan fungsinya.
"Kita harus membangun demokrasi dengan lembaga penyiaran dan lembaga pers yang beradab. Aparat hukum dalam hal ini pihak Polri untuk menindak pelaku kebohongan yang menggunakan frekuensi milik publik," pungkasnya.
Sebelumnya, pihak TV One berencana menemui pengurus PDIP dalam waktu dekat untuk membicarakan masalah tersebut. General Manager Public Communication TV One, Raldi Doy mengatakan, pihaknya selalu terbuka untuk menerima masukan dan koreksi. Klarifikasi untuk tayangan yang menuai protes itu juga sudah dilakukan. (Meidella Syahni)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
