Reporter: Handoyo | Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. Pemerintah berkomitmen untuk meratakan porsi pembangunan infrastruktur antara perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta. Meski begitu hingga kini para pengusaha swasta masih mengeluhkan banyaknya kendala untuk masuk ke proyek pemerintah.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan P. Roeslani mengatakan hingga kini pengusaha swasta masih menemui kendala untuk ikut ke dalam proyek pemerintah. "Proyek-proyek yang ditangani swasta, ternyata juga dikerjakan BUMN," katanya Senin (1/8).
Makanya, Kadin meminta pemerintah meningkatkan insentif bagi pengusaha dalam proyek pemerintah. Rosan mencontohkan, salah satu bentuk insentifnya bisa dengan melibatkan swasta sebagai sub kontraktor di proyek pemerintah yang digarap BUMN. Insentif lainnya yakni kemudahan perizinan.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong bilang, BKPM akan terus meningkatkan koordinasi antar lembaga. Selain itu, BKPM juga akan terus mengkaji insentif yang telah diberikan kepada investor. "Investor dan pelaku usaha harus untung. Harus menarik secara komersial dan finansial, supaya (investor) tertarik," kata Thomas.
Thomas mengakui, selama ini proyek infrastruktur masih mengandalkan anggaran negara dan dilaksanakan BUMN. Sementara keikutsertaan swasta masih minim. Makanya, kata dia, BKPM terus menggodok berbagai terobosan untuk menarik investasi.
Investasi infrastruktur saat ini merupakan fokus utama pemerintah untuk mempercepat agenda pembangunan nasional. Sebagai penghubung antara pebisnis dengan pemerintah, BKPM memiliki amanat untuk menyokong investasi langsung baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Berdasar data BKPM, realisasi investasi di sektor infrastruktur sepanjang semester I-2016 didominasi oleh dua sektor utama. Pertama, sektor tenaga listrik, gas dan air dengan realisasi investasi dari lokal (PMDN) sebesar Rp 8,51 triliun dan realisasi investasi asing (PMA) sebesar US$ 613,24 juta. Kedua, dari sektor konstruksi dengan realisasi dari PMDN Rp 8,35 triliun dan realisasi PMA sebesar US$ 75,26 juta.
Duta Besar Indonesia untuk negara-negara ASEAN Rahmat Pramono mengatakan, pembangunan infrastruktur di Indonesia sejalan dengan Master Plan for ASEAN Connectivty (MPAC) 2025 yang akan segera dirilis September nanti. Adapun beberapa proyek dalam negeri yang juga masuk dalam MPAC tersebut antara lain jalan Tol Bitung-Manado dan trans Sumatera.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
