Reporter: Agus Triyono | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Pembangunan ekonomi di Indonesia belum merata. Menurut kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), ketimpangan pembangunan antar daerah di Indonesia dalam kurun waktu 2010-2014 semakin besar.
Evaluasi Bappenas dengan menggunakan koefisien variasi atau Indeks Williamson menunjukkan, indeks ketimpangan pendapatan domestik bruto daerah (PDRB) per kapita dan rasio realisasi pendapatan asli daerah mencapai 0,7. Dari evaluasi yang dilakukan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode tahun 2010-2014 itu menunjukkan, tingkat kesenjangan pembangunan antar daerah sangat besar.
Indeks 0 berarti tidak ada kesenjangan, sedangkan mendekati 1 berarti ketimpangan semakin tinggi. Bappenas menilai ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia mengkhawatirkan.
Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral Bappenas M. Faiq mengatakan, tingginya ketimpangan pembangunan antar daerah disebabkan beberapa faktor. Seperti pendapatan buruh tani yang makin turun. "Ketimpangan juga dipicu tidak meratanya pembangunan infrastruktur dan investasi," katanya, pekan kemarin.
Akibatnya ada kesenjangan ketersediaan sarana prasarana publik yang cukup lebar antara daerah tertinggal dengan daerah maju. Contohnya di sektor pendidikan, kesenjangan yang lebar membuat standar pelayanan minimum (SPM) jarak rata-rata yang harus ditempuh siswa ke sekolah tidak terpenuhi.
Di tingkat Sekolah Dasar (SD), rata- rata jarak tempuh siswa dari rumah ke sekolah di daerah tertinggal mencapai 9,75 kilometer (km). Jarak itu di atas rata- rata jarak di daerah maju yang hanya 2,43 km dan nasional 5,78 km.
Data Bappenas menunjukkan, daerah tertinggal paling banyak berada di Indonesia timur. Pada akhir 2014 di wilayah itu ada 105 kabupaten kota atau 45,8% dari total kabupaten tertinggal sebanyak 127 kabupaten. Sedang di wilayah barat 22 kabupaten kota atau 7,8% dari total.
Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Bappenas Roni Dwi Susanto menambahkan, agar ketimpangan tersebut semakin memburuk, pemerintah harus meningkatkan keterjangkauan antar wilayah dengan pembangunan sarana transportasi. Selain itu juga mendorong investasi dan industri ke daerah tertinggal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
