Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tidak transparan dan membingungkan dinilai bisa berdampak pada menurunnya kepercayaan pasar dan investor asing bahkan domestik.
Peneliti dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi menilai, pemerintah terlihat tidak transparan dalam pengelolaan APBN, salah satunya terkait perubahan rencana alokasi anggaran.
Mulanya pemerintah melakukan efisiensi anggaran Rp 308 triliun dari anggaran Kementerian/lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD). Awalnya Presiden Prabowo Subianto pada Ulang Tahun Gerindra Minggu (16/2) menyampaikan, dari efisiensi anggaran yang terkumpul, sebanyak Rp 58 triliun akan dikembalikan ke 17 K/L.
Sedangkan sisanya Rp 250 triliun akan dialokasikan untuk program makan bergizi gratis (MBG), hilirisasi, ketahanan pangan dan lainnya.
Baca Juga: Bidik Shadow Economy, Adik Prabowo Optimistis APBN Tidak Defisit Lagi
Kemudian, sepekan setelahnya atau saat BPI Danantara diresmikan pada Senin (24/2), Prabowo menyebut akan menyalurkan sepenuhnya hasil pemotongan anggaran senilai Rp 308 triliun untuk dana investasi lembaga baru tersebut.
Berubahnya pernyataan tersebut, kata Badiul, terlihat membingungkan, dan tidak ada transparansi data dari pemerintah. Maka bisa menciptakan ketidakpastian dalam perencanaan ekonomi nasional.
Ketidakpastian semacam ini, lanjutnya, bisa mempengaruhi keputusan bisnis dan konsumsi, serta merusak stabilitas ekonomi.
“Ketidaktransparanan itu bisa berdampak pada menurunnya kepercayaan pasar dan investor asing dan domestik, bisa berdampak potensi uang keluar (outflow) sangat besar. Juga risiko korupsi dan inefisiensi,” tutur Badiul kepada Kontan, Rabu (26/2).
Menurutnya, tanpa transparansi yang jelas terkait pengelolaan APBN, potensi penyalahgunaan anggaran bisa semakin besar, bahkan akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga: Duh, Defisit APBN Berpotensi Melebar Imbas Setoran Dividen 7 BUMN Masuk ke Danantara
Badiul berharap, Presiden tidak secara langsung mempolitisasi kebijakan fiskal. Menurutnya, keterlibatan Presiden secara langsung dalam teknis APBN untuk mencampur adukan pertimbangan politik dengan aspek teknis bisa mengaburkan kebijakan strategis dan operasional.
“Hal itu bisa mengganggu kestabilan fiskal serta menimbulkan distorsi dalam prioritas pembangunan nasional,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
