Reporter: Fahriyadi | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Wacana pemindahan ibukota negara yang digulirkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendapat tanggapan dari Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto.
Menurut Djoko, Jakarta sebagai ibukota memang telah menjadi kota multifungsi, yang mana terdapat pusat pemerintahan, bisnis, industri, dan pendidikan secara bersamaan. Alhasil, kata Djoko, kemacetan luar biasa kerap terjadi dan tak bisa dihindari.
Selain itu, 40% wilayah Jakarta lebih rendah dari permukaan air laut sehingga Jakarta sering terancam banjir besar.
"Jika semua ini dibiarkan, dari tahun ke tahun akan tambah parah. Ini tak efisien sebagai ibukota jika terus menerus seperti ini," katanya, Rabu (11/9).
Dia bilang, bisa saja pusat pemerintahan yang ada di Jakarta dipindahkan, sehingga kota ini hanya jadi pusat industri dan perdagangan saja.
Jika akhirnya nanti ditetapkan rencana pemindahan pusat pemerintahan ini, dalam bayangannya tempat pemerintahan yang baru itu nantinya juga akan ditunjang perumahan dan sekolah yang memadai sehingga nyaman untuk ditempati oleh pejabat dan pegawai pemerintahan.
Djoko pun merujuk pada keberhasilan negara Malaysia yang mampu memindahkan pusat pemerintahannya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya.
Kendati begitu, Djoko menilai, konsekuensi yang harus dihadapi jika pemindahan itu ditetapkan, yakni mencari tanah ribuan hektare untuk dibangun gedung kantor pemerintahan dan infrastruktur pendukungnya.
"Anggaran yang dibutuhkan pasti besar untuk menunjang infrastruktur itu, tapi swasta bisa dilibatkan, seperti untuk membangun pusat perbelanjaan di sana," katanya.
Ia pun memprediksi, jika rencana itu jadi ditetapkan, maka dalam kalkulasinya dibutuhkan waktu 10-15 tahun dari tahun penetapan agar semua infrastruktur penunjangnya selesai dibangun.
Djoko menyelipkan satu harapan jika itu terlaksana, pelayanan publik dari para Pegawai Negeri Sipil (PNS) bisa menjadi lebih maksimal.
Namun, sebelum itu ditetapkan harus ada keputusan politik antara pemerintah dan DPR terlebih dulu.
Lebih jauh, Djoko memberi saran dan pandangan jika akan mencari tempat untuk pusat pemerintahan. Menurutnya yang ideal adalah yang tidak jauh dari Jakarta tapi tidak menjadi satu dengan Jakarta.
"Jadi nanti ada penghubungnya antara pusat perdagangan dan pusat pemerintahan, bisa jalan tol atau kereta cepat," katanya.
Kendati demikian, Djoko menyatakan bahwa ia dan jajaran Menteri lainnya akan menunggu langkah lebih lanjut dari Presiden terkait rencana ini.
Pengamat kebijakan publik, Andrinof Chaniago mengatakan, pemindahan ibukota baiknya dilakukan guna menata Jabodetabek agar lebih baik.
Ia menyebut angka urbanisasi yang tinggi daripada pertumbuhan membuat Jakarta sudah tak mampu lagi menampung beban yang besar ini.
"Agar pelayanan publik maksimal, maka mengurangi beban dengan mengeluarkan fungsi pusat pemerintahan adalah yang paling mungkin dilakukan ketimbang memindahkan fungsi pusat bisnis dan perdagangan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
