Reporter: Fahriyadi | Editor: Edy Can
JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) lebih memprioritaskan penanganan banjir ketimbang pemindahan ibukota. Dia yakin banjir di Jakarta bisa teratasi.
"Kalau memang sudah mentok usaha kita mengatasi masalah banjir dan macet ini, baru saya akan bicara setuju atau tidak soal pemindahan Ibukota ini," ujar Jokowi usai menggelar silaturahmi dengan pimpinan DPRD DKI Jakarta, Selasa (22/1).
Jokowi mengakui, macet dan banjir menjadi masalah kompleks dan kronis yang harus segera diselesaikan. Menurutnya kesulitan paling utama adalah soal pembenahan tata ruang kota yang semula ruang terbuka seperti waduk, situ, dan daerah rawa yang menjadi resapan air sekarang sudah berubah menjadi bangunan. Menurutnya, percuma Pemerintah Provinsi DKI jungkir balik mengatasi banjir jika di hulunya tak dibenahi.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Ferrial Sofyan mengatakan bahwa apa yang diharapkan Jokowi dalam program penanganan banjir ini sejalan dengan pemikiran DPRD, yakni menjadikan Jakarta lebih baik lagi. Hal itu pula sudah tertuang dalam Rancangan APBD tahun 2013 ini. "Jika dipelajari RAPBD sudah mengarah pada masalah banjir dan macet di Jakarta," kata Ferrial.
Lebih jauh, Ferrial mengusulkan Pemprov DKI merevitalisasi dan menambah kapasitas pompa. Menurutnya, Pemprov DKI perlu menganggarkan ulang untuk pompa-pompa tersebut.
Politisi Partai Demokrat ini menyarankan Pemprov DKI mengeluarkan aturan berupa paksaan kepada pemilik bangunan seperti apartemen, hotel dan gedung bertingkat lainnya untuk membangun sumur resapan yang dalam dan diharapkan bisa produktif mengatasi banjir. Sumur resapan ini harus dibuat bervariasi yakni dengan diameter mulai 1 meter dan kedalaman mulai 4 meter hingga 200 meter.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
