Kemiskinan Ekstrem Turun ke 0,78%, Pemerintah Fokus Percepat Sinkronisasi Program

Reporter: Leni Wandira | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengklaim tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia terus menurun seiring implementasi kebijakan pemerintah.

"Hari ini kemiskinan ekstrem turun dari 1,28% menjadi 0,78% di mana 0,48% penduduk miskin telah naik kelas, jumlah yang miskin ekstrem hari ini menjadi 2,2 juta dari yang semula 3,56 juta,” ujarnya dalam rapat koordinasi pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025, Senin (27/4/2026).

Penurunan tersebut merupakan hasil dari percepatan program penanggulangan kemiskinan ekstrem yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Sejak Inpres diterbitkan, pemerintah mendorong intervensi berbasis perlindungan sosial serta program langsung yang dapat dirasakan masyarakat.

Baca Juga: Layanan Transportasi Hotel-Masjidil Haram Makkah Siap Beroprasi Gratis 24 Jam

Pemerintah mencatat, berbagai program tersebut telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat dan berdampak pada peningkatan pendapatan serta penciptaan lapangan kerja baru.

Muhaimin menambahkan, pemerintah akan terus melakukan penguatan melalui sinkronisasi dan fokus program agar target kemiskinan ekstrem mendekati nol persen dapat tercapai.

"Setelah data ini kita dapatkan, maka kita akan terus melakukan focusing baik fokus penanggulangan kemiskinan ekstrem maupun jumlah dari penduduk miskin yang menjadi target agar kemiskinan ekstrem 0% bahkan lebih,” katanya.

Menurutnya, langkah percepatan dilakukan dengan merajut ulang berbagai laporan dan program lintas kementerian agar lebih efektif dan tepat sasaran, termasuk dalam penentuan lokasi prioritas.

Di sisi kebijakan fiskal, pemerintah juga mengubah arah politik anggaran agar lebih berdampak langsung ke masyarakat. Anggaran difokuskan pada program yang memberikan manfaat langsung, meningkatkan pendapatan, serta menciptakan lapangan kerja.

Muhaimin menyebut, belanja perlindungan sosial yang mencapai ratusan triliun rupiah akan terus diarahkan agar lebih tepat sasaran dan efisien, sejalan dengan prioritas pembangunan pemerintah.

Baca Juga: Prabowo Minta Kampus Kembangkan Energi Alternatif untuk Kurangi Impor LPG

Selain itu, program prioritas seperti makan bergizi gratis dan penguatan ketahanan pangan dinilai menjadi faktor utama yang memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Ke depan, pemerintah menegaskan belum akan mengurangi subsidi dan tetap menjaga daya beli masyarakat, sembari memperkuat efektivitas belanja negara untuk mendorong penurunan kemiskinan secara berkelanjutan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News