Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memastikan alur pelayaran yang selamat dan aman bagi kapal-kapal yang berlayar di perairan Indonesia.
"Pemerintah bertanggung jawab menyiapkan alur pelayaran yang selamat dan aman bagi kapal yang berlayar di perairan Indonesia untuk mendukung terwujudnya keselamatan pelayaran," ujar Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Jhonny R. Silalahi dalam keterangan resminya, Jumat (2/2).
Lebih lanjut, Jhonny menyebutkan perawatan alur pelayaran, perambuan dan pengendalian penggunaan alur mutlak dilakukan karenanya fungsinya yang penting dalam keselamatan pelayaran.
"Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menetapkan alur-pelayaran, menetapkan sistem rute, menetapkan tata cara berlalu lintas dan menetapkan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya," kata Jhonny.
Direktorat KPLP selaku Direktorat teknis yang mengeluarkan perizinan di pekerjaan bawah air, juga memastikan tidak adanya hambatan atau gangguan di bawah air yang dapat membahayakan alur pelayaran. Pembersihan alur pelayaran dilakukan untuk memastikan tidak adanya gangguan atau hambatan seperti adanya kerangka kapal di alur tersebut.
Jhonny menambahkan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut sangat peduli terhadap objek di bawah laut terutama objek yang dapat mengganggu keselamatan pelayaran seperti kerangka kapal tenggelam.
"Kami memiliki tanggung jawab di bidang keselamatan pelayaran. Oleh karenanya, jika ada kerangka kapal yang mengganggu alur pelayaran maka kami wajib mengangkatnya melalui ketentuan dan peraturan yang berlaku," ujar Jhonny.
Untuk melakukan pembersihan kerangka kapal di alur pelayaran, Kementerian Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2016.
“Pembersihan alur dilakukan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya, termasuk mengangkat kerangka kapal dan/atau muatannya yang tenggelam. Kegiatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang khusus didirikan untuk kegiatan salvage dan/atau pekerjaan bawah air, serta wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut,” jelas Jhonny.
Menurut Jhonny, sebelum mengangkat kerangka kapal tenggelam, Ditjen Hubla akan memastikan pemilik kerangka kapal dimaksud baik pemilik kapalnya maupun negara benderanya sebelum dilakukan pemberian izin pengangkatan kerangka kapal kepada perusahaan salvage.
Dalam pelaksanaannya, apabila dalam kegiatan salvage atau pekerjaan bawah air menemukan kerangka kapal, maka pemilik kapal dan/atau Nakhoda wajib melaporkan segera kerangka kapal yang berada di perairan Indonesia kepada Syahbandar di pelabuhan terdekat.
Berdasarkan laporan tersebut, maka Syahbandar di pelabuhan terdekat akan menyampaikan informasi berupa data kapal dan posisi koordinat sementara kepada Direktur Jenderal untuk diumumkan melalui maklumat pelayaran, berita pelaut Indonesia, dan stasiun radio pantai.
Selain itu, Pemilik kapal wajib melakukan survey keberadaan kerangka kapal dan/atau muatannya dengan mengikutsertakan petugas Syahbandar di pelabuhan terdekat dan berkoordinasi dengan Distrik Navigasi setempat untuk memperoleh data yang meliputi posisi pastinya kerangka kapal dalam bentuk koordinat geografis (lintang dan bujur), jenis kerusakan dan kondisi konstruksi kerangka kapal serta kondisi perairan dalam bentuk peta bathymetric.
Jika ditemukan kerangka kapal dan/atau muatannya atau berdasarkan laporan dari masyarakat dan tidak diketahui pemiliknya, lanjut Jhonny, maka Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di pelabuhan terdekat melakukan pengumuman ditemukannya kerangka kapal dan/atau muatannya sebanyak tiga kali berturut-turut dalam jangka waktu 30 hari kalender melalui media cetak dan/atau elektronik nasional.
"Dengan demikian, seluruh perizinan pengangkatan kerangka kapal yang sudah dikeluarkan oleh Ditjen Perhubungan Laut tentunya sudah melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku." katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
