Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Khomarul Hidayat
Eko juga mengatakan, salah satu tantangan dalam pembangunan infrastruktur adalah aspek pembiayaan. Karena itu, Kementerian PUPR mendorong pembiayaan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Proyek pembangunan SPAM Ir. H. Djuanda ini pun dilakukan dengan skema KPBU.
Adapun, penyusunan pra studi kelayakan KPBU SPAM Ir. H Djuanda ini sudah dilakukan sejak Juli 2019 hingga April 2020. Direncanakan, penyusunan FS dan nota kesepahaman dengan calon offtakers akan bisa dilakukan mulai Juni hingga Agustus 2020, lelang di kuartal 4 2020 hingga 2021, dan proses pembangunan mulai 2021 hingga 2023.
Hari ini, Kementerian PUPR melakukan konsultasi publik dengan pihak terkait seperti pemerintah daerah hingga masyarakat.
"Konsultasi publik ini diadakan sebagai ruang bertukar pendapat dan saran antara stakeholder kunci yakni Pemerintah daerah, akademisi dan masyarakat di rencana wilayah pelayanan," kata Eko.
Baca Juga: Antisipasi kekeringan, PUPR optimalkan pengoperasian infrastruktur tampungan air
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
